Jawa Pos Radar Madiun – Mandeknya sejumlah proyek pembangunan fisik di Kabupaten Madiun mulai menemukan jalan keluar.
Pemkab Madiun segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) sebagai respons atas lonjakan harga material yang membuat proses lelang tertahan dalam beberapa bulan terakhir.
Kebijakan tersebut menjadi landasan penting untuk memperbarui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses pengadaan proyek pemerintah.
Tanpa penyesuaian harga, banyak pekerjaan berisiko tidak diminati rekanan karena nilai kontrak tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan, fluktuasi harga material di lapangan terjadi sangat dinamis dalam beberapa bulan terakhir.
Kondisi tersebut membuat standar harga lama tidak lagi relevan digunakan sebagai acuan penyusunan proyek.
"Karena memang ada eskalasi harga yang sedemikian tinggi. Akhirnya, perlu penyesuaian Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Ini sudah kami naikkan prosesnya. Insya Allah dalam hari ini atau besok mungkin sudah ditandatangani Pak Bupati," ujarnya, Kamis (4/6).
Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan signifikan adalah aspal.
Material utama pembangunan jalan itu mengalami lonjakan harga cukup tajam dalam waktu relatif singkat.
Menurut Sigit, harga aspal yang sebelumnya berada di kisaran Rp 2 juta kini telah menembus Rp 3,2 juta.
