Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun mencari jalan keluar untuk membantu operasional guru PAUD yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diakomodasi melalui anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Salah satu opsi yang tengah didorong adalah pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan layanan pendidikan usia dini di tingkat desa.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, keterbatasan regulasi membuat kebutuhan operasional guru PAUD belum bisa sepenuhnya ditanggung melalui mekanisme anggaran yang ada di Dikbud.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memfasilitasi solusi dengan mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran bagi tenaga pendidik yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi).
"Memang sementara ini belum bisa masuk atau terakomodasi penuh di Dikbud. Sebagai bentuk kehadiran pemerintah, kami cuma bisa membantu bagaimana memfasilitasi, dan juga seluruh desa harus menganggarkan untuk teman-teman Himpaudi," ungkapnya, Kamis (4/6).
Pernyataan tersebut disampaikan di sela kegiatan workshop kompetensi guru PAUD yang digelar Himpaudi Kabupaten Madiun.
Meski demikian, Hari Wuryanto yang akrab disapa Mas Hari Wur belum menjelaskan secara rinci mekanisme maupun besaran dukungan yang akan dialokasikan melalui APBDes.
Menurutnya, skema tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah desa dan pihak terkait lainnya.
Selain membahas dukungan operasional, Pemkab Madiun juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD.
Karena itu, workshop kompetensi yang digelar Himpaudi mendapat apresiasi dari pemerintah daerah.
