Belanja Pegawai Pemkab Madiun Capai 33 Persen, DPRD Dorong Perampingan OPD dan SOTK

Jawa Pos Radar Madiun - Upaya Pemkab Madiun memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen masih menghadapi tantangan.

Di tengah kebutuhan aparatur yang dinilai masih tinggi, DPRD Kabupaten Madiun meminta penataan birokrasi segera dipercepat agar struktur organisasi menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pun dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan pembahasan perubahan SOTK harus dimanfaatkan untuk menata kembali struktur birokrasi secara menyeluruh.

Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan menggabungkan OPD yang memiliki fungsi serupa maupun melakukan perampingan organisasi agar lebih efektif.

Selain itu, penataan kelembagaan juga harus mengakomodasi perubahan status sejumlah instansi, termasuk peningkatan status BPBD, tanpa menambah beban belanja pegawai.

"Nanti dalam pembahasan SOTK itu kami lihat betul OPD mana yang bisa digabung, mana yang perlu ditata kembali. Tujuannya agar organisasi lebih efisien," ujarnya, Senin (6/7).

Fery menegaskan penataan birokrasi tidak boleh sekadar mengurangi jumlah organisasi.

Seluruh kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap komposisi belanja pegawai.

"Yang penting organisasi dimatangkan dulu, dihitung benar-benar supaya efisien tetapi pelayanan tetap berjalan maksimal," katanya.