APBD Madiun 2027 Diproyeksi Rp 2,021 Triliun, Empat Raperda Jadi Prioritas

Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kabupaten Madiun mengebut sejumlah agenda strategis daerah.

Tiga rapat paripurna digelar sekaligus, Selasa (11/8), membahas regulasi hingga ancang-ancang anggaran tahun depan.

Agenda tersebut meliputi perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, serta perubahan rencana kerja DPRD 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan, dua paripurna pertama berkaitan langsung dengan kebijakan daerah.

Sedangkan satu agenda lainnya menyangkut internal lembaga legislatif.

’’Hari ini ada dua paripurna yang berkaitan dengan KUA-PPAS dan perubahan Propemperda. Satu lagi berkaitan dengan internal DPRD,’’ ujarnya.

Perubahan Propemperda 2026 dilakukan untuk mengakomodasi sejumlah regulasi yang dinilai mendesak.

Dari sederet rancangan regulasi, empat raperda ditempatkan sebagai prioritas.

Keempatnya adalah Raperda Desa, perubahan perda struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), perubahan perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2029.

’’Perda-perda itu betul-betul paling urgen dan harus segera dibahas. Minimal akhir tahun ini sudah selesai,’’ tegas Fery.