Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Stunting Kabupaten Madiun 5,02 Persen, DPRD Minta Pencegahan Diperkuat

D
Penulis: Dian Rahayu❯
SOROTI KOPERASI: Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat mendorong penguatan pembinaan koperasi menyusul persoalan BMT MBS Syariah. (Dok/Jawa Pos Radar Madiun)
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat. (Dok/Jawa Pos Radar Madiun)

Advertisement

Jawa Pos Radar Madiun – Laju penurunan stunting di Kabupaten Madiun dinilai masih perlu digenjot.

Hingga Juli, prevalensi stunting tercatat turun 0,12 persen, lebih rendah dibandingkan progres penurunan tahun sebelumnya yang mencapai 0,34 persen.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Madiun.

Advertisement

Intervensi diminta tidak hanya menyasar anak yang sudah mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi diperkuat sejak kelompok berisiko.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat menilai penurunan tersebut tetap menunjukkan progres. Namun, upaya yang dilakukan masih perlu ditingkatkan.

’’Kalau kurang maksimal ya perlu ditingkatkan upaya penanganan stunting di Kabupaten Madiun,’’ ujarnya, Senin (17/8).

Advertisement

Menurut Wahyu, penanganan stunting harus bergerak dari hulu. Pencegahan perlu dilakukan sejak remaja, dilanjutkan kepada calon pengantin hingga pemantauan tumbuh kembang balita.

’’Intervensi penanganan stunting yang selama ini sudah dilakukan perlu ditingkatkan lagi sejak dini, mulai remaja, calon pengantin maupun balita,’’ jelasnya.

Politikus PKB tersebut juga menyoroti peran posyandu. Pengukuran dan penimbangan balita, terutama tinggi badan, harus dilakukan secara tepat agar data yang dihasilkan sesuai kondisi di lapangan.

Validitas data menjadi krusial lantaran menjadi pijakan pemerintah menentukan kebijakan sekaligus mengevaluasi efektivitas intervensi stunting.

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kabupaten Madiun Tetapkan 8 Raperda Prioritas 2027, Termasuk Perlindungan HKI

DPRD Kabupaten Madiun Tetapkan 8 Raperda Prioritas 2027, Termasuk Perlindungan HKI

Propemperda Kabupaten Madiun 2027 memuat delapan raperda, mulai pajak daerah, jasa konstruksi, bangunan gedung, hingga perlindungan HKI.

26 Desa di Kabupaten Madiun Kesulitan Bayar Gaji Perangkat Selama 12 Bulan

26 Desa di Kabupaten Madiun Kesulitan Bayar Gaji Perangkat Selama 12 Bulan

Sebanyak 26 desa di Kabupaten Madiun kesulitan membayar siltap perangkat selama 12 bulan. PPDI mengusulkan ADD minimal 20 persen.

RAPBD Kabupaten Madiun 2027 Dibahas, PAD Ditarget Rp 454,7 Miliar dan RPJMD Bakal Direvisi

RAPBD Kabupaten Madiun 2027 Dibahas, PAD Ditarget Rp 454,7 Miliar dan RPJMD Bakal Direvisi

DPRD dan Pemkab Madiun membahas RAPBD 2027 dengan target PAD Rp 454,7 miliar. Fiskal terbatas mendorong revisi RPJMD dan pengawasan anggaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer