Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

207 Formasi CPPPK Difokuskan untuk Nakes dan Guru

A
Penulis: Andi Chorniawan❯

 


Advertisement

 

ILUSTRASI ANDI NEGARA (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
ILUSTRASI ANDI NEGARA (Dimas Pradipta/JawaPos.com)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jumlah pejabat lingkup Pemkot Madiun berpeluang tambah. Ini setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memberikan jatah formasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) pada tahun ini.

Di Kota Madiun, pemerintah memastikan seleksi kali ini hanya untuk lowongan CPPPK. Sedangkan untuk CPNS tidak ada rekrutmen. Pada seleksi PPPK periode tahun ini, Kota Madiun menyediakan 207 lowongan untuk dua formasi. Terdiri dari 104 formasi tenaga pendidikan alias guru dan 103 formasi tenaga kesehatan (nakes).

Advertisement

‘’Kuota PPPK tahun ini sesuai dengan usulan yang kami ajukan Kementerian PAN-RB,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin, Kamis (7/9).

Rencananya, lanjut Haris, seleksi administrasi dilaksanakan 17 September–9 Oktober. Sementara, untuk tes seleksi kompetensi PPPK dilaksanakan pada 5–29 November 2023. Menurut dia, menakinsme pendaftaran tidak berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Yakni, tes hanya dilakukan sekali.

Itu berbeda dengan mekanisme pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang harus melalui sejumlah tahapan. Yakni, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). ‘’PPPK satu kali seleksi dan tetap ada passing grade. Kemudian, dibutuhkan pengalaman kerja dan sebagainya sesuai PP nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,’’ bebernya.

Advertisement

Haris menambahkan, pelaksanaan seleksi tingkat daerah bakal diawasi Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Surabaya. Rencananya, tes calon PPPK wilayah Madiun Raya akan digelar di Kota Madiun. Lokasinya di gedung Asrama Haji yang berada di Jalan Ring Road Barat. ‘’Karena lokasi (Asrama Haji Kota Madiun, Red) sudah disurvei Kanreg II BKN Surabaya. Lokasinya berada di titik tengah antara Magetan maupun Ponorogo,’’ pungkasnya. (ggi/her/cor)

Advertisement

Artikel Terkait

Soroti P-APBD Ponorogo 2026, DPRD Ponorogo Dorong Peningkatan Anggaran Kesehatan dan Sosial

Soroti P-APBD Ponorogo 2026, DPRD Ponorogo Dorong Peningkatan Anggaran Kesehatan dan Sosial

Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PKS, Ribut Riyanto, mendorong agar P-APBD 2026 turut memprioritaskan anggaran kesehatan dan pemberdayaan sosial.

DPRD Ponorogo Tagih Langkah Konkret Pemkab soal Status GTT dan PTT di P-APBD 2026

DPRD Ponorogo Tagih Langkah Konkret Pemkab soal Status GTT dan PTT di P-APBD 2026

Fraksi PKS DPRD Ponorogo mendesak Pemkab setempat untuk segera memberikan kepastian nasib bagi tenaga GTT dan PTT melalui penetapan P-APBD 2026.

Sekolah Rakyat Ngawi Belum Punya Guru Tetap, Pemkab Siapkan 14 Guru Bantuan

Sekolah Rakyat Ngawi Belum Punya Guru Tetap, Pemkab Siapkan 14 Guru Bantuan

Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi belum memiliki guru tetap. Pemkab Ngawi menyiapkan 14 guru dari sekolah reguler sambil menunggu rekrutmen dan juknis Kemensos.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer