RSUD dr Soedono Madiun Sabet Predikat Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK
NUSA DUA, Jawa Pos Radar Madiun – Komitmen RSUD dr Soedono Madiun (RSSM) membangun zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) membuahkan hasil.
Di Nusa Dua, Bali, kemarin (6/12), rumah sakit milik Pemprov Jatim itu mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju WBK.
‘’Kami berkomitmen membangun zona integritas sejak 2019 lalu. Secara bertahap, kami terus berupaya mengembangkan RSSM menjadi instansi yang berintegritas dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo),’’ kata Direktur RSSM Provinsi Jatim dr. Tauhid Islamy,SpOG, Subsp.K-Fm.
Menurutnya, pembangunan zona integritas di RSSM bukan hal instan.
Butuh waktu sekitar empat tahun membangun sistem manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya itu, RSSM juga berkomitmen memberikan pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
‘’RSSM merupakan etalase atau barometer kualitas pelayanan kesehatan di Jatim bagian barat. Sehingga, pelayanan harus prima, berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,’’ ujarnya.
Di samping itu, lanjut Tauhid, RSSM juga terus mencetuskan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Di antaranya, Fast Track bagi kelompok rentan dan pengantaran obat tanpa biaya dengan radius jarak maksimal 25 kilometer. Selain itu, RSSM juga punya inovasi SIAP OKE (sistem antrian operasi efektif).
Inovasi ini dapat diakses dokter dan petugas kamar operasi agar pasien mendapat kepastian layanan operasi.
‘’Kami juga memiliki pelaayanan dashboard informasi bagi pasien UGD, rawat jalan, ruang tunggu operasi. Nah, keluarga pasien dapat memantau pergerakan pasien saat dalam penanganan medis,’’ jelas dokter spesialis obstetri dan ginekologi itu.
Dengan capaian tersebut, keberhasilan RSSM menambah daftar panjang unit kerja Pemprov Jatim yang dipercaya masyarakat dalam memberikan layanan publik paripurna.
Selain itu, predikat WBK yang diperoleh RSSM dapat menjadi motor perubahan di wilayah masing-masing demi percepatan reformasi birokrasi.
‘’Perubahan ke arah lebih baik ini terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,’’ kata Tauhid.
Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, roadmap reformasi birokrasi Indonesia rutin dievaluasi agar dapat memberikan perubahan yang berdampak bagi masyarakat.
Mulai dari masalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan akselerasi digitalisasi administrasi pemerintah. (ggi/her/*)
