KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tahapan kampanye Pemilu 2024 belum dimulai. Namun, baliho para bacaleg sudah banyak bertebaran di jalanan Kota Madiun.
Bahkan, Bawaslu sempat menemukan alat peraga sosialisasi (APS) berupa poster, baliho maupun spanduk bacaleg yang menabrak aturan.
‘’Kami menemukan baliho APS yang terpasang di kantor Koramil 0803/18 Manguharjo. Karena dipasang di sarana pemerintah, pemasangan APS jelas melanggar aturan,’’ ungkap Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho kemarin (9/10).
Wahyu tak menampik keberadaan APS yang terpasang banyak menabrak Peraturan KPU (PKPU) 15/2023 tentang Kampanye Pemilu.
Seperti APS dipasang dekat dengan fasilitas pendidikan, sarana pemerintah dan tempat ibadah.
‘’Banyak formulir model A (laporan pengawasan) dari petugas bawaslu tingkat kelurahan maupun kecamatan yang masuk. Ini menjadi atensi kami,’’ katanya.
Meski begitu, pihaknya tak dapat berbuat banyak. Sebab, sanksi pelanggaran itu untuk saat ini masih ranahnya satpol PP.
Namun, bukan berarti Bawaslu berdiam diri. Setiap laporan pengawasan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui surat rekomendasi kepada satpol pp.
‘’Kami sekadar memberikan rekomendasi. Sedangkan, untuk penertiban ranahnya satpol pp. Tapi, kami berharap satpol pp juga tegas,’’ harap Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu meminta partai politik (parpol) serta bacaleg menahan diri untuk berkampanye saat ini sampai dengan tahapan tersebut dimulai.
Mereka juga diminta untyuk tidak melampaui batas ketentuan pemasangan APS yang telah diatur. ‘’Kami mengimbau peserta politik untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku,’’ tuturnya. (ggi/her)
