Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saber Pungli Perketat Pengawasan PPDB di Kota Madiun, Hal Ini yang Jadi Atensi

E
Penulis: Erlita H❯
SABER PUNGLI: Ketua MKK SMPN Kota Madiun Sujitno saat mengikuti sosialisasi pencegahan pungli ketika proses PPDB di kantor Kecamatan Taman kemarin (14/5). (DISKOMINFO KOTA MADIUN)
SABER PUNGLI: Ketua MKK SMPN Kota Madiun Sujitno saat mengikuti sosialisasi pencegahan pungli ketika proses PPDB di kantor Kecamatan Taman kemarin (14/5). (DISKOMINFO KOTA MADIUN)

KARTOHARJO, Jawa Pos Radar Madiun – Praktik pungutan liar (pungli) saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD-SMP di Kota Madiun coba dicegah.


Advertisement

Selasa (14/5), sebanyak 77 kepala SD, SMP, SMA/SMK dikumpulkan oleh Satgas Saber Pungli untuk diberikan sosialisasi.

‘’Praktik pungli itu tidak etis dan tidak berintegritas. Ini peringatan bagi kepala sekolah atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan PPDB untuk tidak melakukan praktik tersebut,’’ terang Kompol Hery Dian Wahono, Ketua Tim Saber Pungli Kota Madiun di kantor Kecamatan Kartoharjo.

Dia menegaskan, apabila ditemukan adanya praktik penyimpangan berupa pungli dalam penerimaan siswa baru bakal dijerat dengan UU Tipikor.

Advertisement

Pun, saat proses PPDB berlangsung pihaknya bakal memberikan pendampingan.

‘’Ketika ada temuan pengaduan, silakan masyarakat bertanya kepada panitia. Jangan sampai membesarkan opini sendiri yang bukan berdasarkan fakta. Tanyakan kepada panitia di tiap sekolah yang punya hak untuk menjawab atau mengklarifikasi,’’ tutur Hery.

Di sisi lain, Hery juga menyarankan kepada masyarakat yang mengetahui adanya praktik pungli saat PPDB untuk melaporkan kepada Tim Saber Pungli.

Advertisement

‘’Sanksi terberat ketika adanya penyalahgunaan wewenang baik dari kepala sekolah maupun pejabat yang berwenang semacam itu termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi,’’ ungkap Wakapolres Madiun Kota tersebut.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMPN di Kota Madiun Sujitno berharap sosialisasi terkait pencegahan pungli itu bisa menjadikan pelaksanaan PPBD tahun ini berjalan dengan transparan.

Terlebih dalam pelaksanaannya saat ini, PPDB SD-SMP sudah berbasis online.

Sehingga, masyarakat bisa langsung memantau sekaligus mengetahui aturan maupun mekanisme jalur PPDB.

‘’Misalnya, seperti penggunaan jalur afirmasi maupun perpindahan tugas orang tua dan prestasi lomba. Semua itu ada rekomendasinya. Kalau afirmasi itu malah sudah ada data-datanya dari dinas sosial. Jadi, tinggal mendaftar,’’ jelas Sujitno yang juga merupakan kepala SMPN 5 Kota Madiun itu. (mg1/her)

Advertisement
Editor : Mizan Ahsani
Sumber : Radar Madiun

Artikel Terkait

Cegah Bullying di Sekolah, Dindik Ponorogo Dorong Pembentukan Duta Anti-Perundungan

Cegah Bullying di Sekolah, Dindik Ponorogo Dorong Pembentukan Duta Anti-Perundungan

Dindik Ponorogo mendorong pembentukan duta anti-bullying di SMP untuk mencegah perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Nilai TKA Siswa SD -SMP Pacitan di Bawah Rata-rata Jatim, Dindik Lakukan Evaluasi Total

Nilai TKA Siswa SD -SMP Pacitan di Bawah Rata-rata Jatim, Dindik Lakukan Evaluasi Total

Nilai TKA siswa SD dan SMP di Pacitan masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Dindik menyiapkan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dishub Kota Madiun Bakal Tertibkan Jukir Nakal, Larang Pungut Tarif Parkir Berlebih

Dishub Kota Madiun Bakal Tertibkan Jukir Nakal, Larang Pungut Tarif Parkir Berlebih

Jukir Kota Madiun dikeluhkan karena baru muncul saat menarik uang. Dishub mengingatkan kewajiban pelayanan dan tarif parkir resmi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer