KPU dan Bawaslu Kota Madiun Kembali Didemo, Apa yang Jadi Tuntutan Massa?
KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – KPU dan Bawaslu Kota Madiun kembali didemo massa.
Selasa kemarin (29/10) giliran masyarakat yang mengatasnamakan Forum Koordinasi Peduli Demokrasi (Forsipedas) menuntut profesionalisme kinerja lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu tersebut.
Koordinator Aksi Forspedas Soedjono menginginkan KPU dan Bawaslu bebas dari pengaruh, tidak tergantung dan maupun memihak salah satu pasangan calon (paslon).
Sebagai pengingat, dirinya lantas memberikan cenderamata berupa tongkat agar kedua lembaga tersebut tegak lurus menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
’’Kami mendatangi KPU dan Bawaslu untuk memberikan dukungan agar bisa menjalankan tugas sesuai aturan yang ada,’’ katanya.
Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari memastikan pihaknya berusaha profesional sekaligus melaksanakan tahapan sesuai peratuan perundang-undangan yang berlaku.
Meski dalam sepekan kantornya telah digeruduk massa hingga dua kali, Pita tak mempersoalkan.
Sebaliknya, dia menganggap hal ini sebagai bentuk perhatian masyarakat.
Pihaknya juga mempersilakan masyarakat untuk melaporkan kinerja KPU apabila dianggap memihak salah satu paslon kepada Bawaslu maupun DKPP.
’’Tinggal dilihat keterlibatannya seperti apa. Kami persilakan dan akan ditindak sesuai dengan peraturan yang ada,’’ tegasnya.
Di pihak lain, Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang berniat menyampaikan aspirasi.
Termasuk mengontrol kinerja Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pilkada.
’’Kami sampaikan bahwa Bawaslu tidak anti kritik. Kami siap menerima kritik dan berharap kritik yang membangun agar Bawaslu lebih baik lagi,’’ ucapnya. (ggi/her)
