Data Prevalensi Stunting Pemkot Madiun Beda dengan SKI, Begini Langkah Pj Wali Kota
KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Polemik data prevalensi stunting di Kota Madiun belum berkesudahan. Pemkot tetap bersikukuh angka prevalensi stunting sesuai hasil pendataannya secara by name by address adalah 4,5 persen.
Sementara, berdasar Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 12,8 persen.
Angka tersebut naik 3,1 persen jika dibandingkan dengan data 2021 lalu.
Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto yang mendapati kenyataan perbedaan data tersebut meminta tim percepatan penanganan stunting (TPPS) untuk melakukan intervensi di lapangan.
’’Sudah kami kerahkan bersama-sama supaya ada sinergi dengan pusat dan provinsi. Agar data sama semua sehingga tidak selegenje,’’ ujarnya.
Ada beberapa upaya intervensi percepatan penanganan stunting yang disarankan Eddy.
Di antaranya, optimalisasi layanan posyandu di masing-masing kelurahan dan pemberian makanan bergizi sehat.
Selain itu, dia meminta dinkes PPKB untuk melakukan verifikasi dan validasi data anak-anak di Kota Madiun yang mengalami stunting.
Dengan harapan, data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
Eddy juga sempat menyangsikan data SKI.
Dia menilai subjek yang didata bukan hanya anak-anak Kota Madiun tetapi juga dari luar daerah.
’’Saya ingin datanya (stunting) benar-benar objektif agar ada progres (penanganan) setiap minggu atau bulannya,’’ ungkapnya.
Menurutnya, masalah stunting berkaitan dengan persoalan kemiskinan.
Namun demikian, dia mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Kota Madiun saat ini sudah zero.
Sehingga, diharapkan penanganan stunting dapat dilakukan dengan cepat agar angka prevalensinya juga bisa nol.
’’Kemiskinan esktrem sudah tidak ada. Tapi, untuk stunting memang harus kerja keras. Karena masalah anak dan mungkin fluktuatif, bahkan setiap minggu berubah-ubah,’’ terang Eddy yang juga menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Jatim tersebut.
Karena itu, dia berharap TPPS bisa melaporkan perkembangan penanganan stunting secara berkala.
’’Kami berharap pendataan benar-benar berjalan dengan baik. Misalnya melihat orang yang didata itu adalah warga Kota Madiun asli, bukan dari luar daerah,’’ jelasnya. (err/her)
