Jawa Pos Radar Madiun – Perniagaan elpiji tiga kilogram diutak-atik. Pemerintah pusat menghapus pengecer dalam mata rantai distribusi barang bersubsidi tersebut.
‘’Kalau saya sih kurang setuju karena pangkalan juga butuh pengecer. Kebijakan itu akan memberatkan usaha kecil,’’ kata Budi Setiawan, pengecer gas melon di Kota Madiun, kemarin (2/2).
Menurut Budi, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Atau, mencarikan solusi bagi para pengecer yang menggantungkan hidup pada penjualan elpiji tiga kilogram.
‘’Kalau dihalangi untuk jualan, tolong kasihani kami. Kami hanya ambil untung Rp 1,5-2 ribu untuk menutup ongkos kirim dan tenaga,’’ keluhnya.
Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengaku pihaknya hanya menjalankan kebijakan.
Dia menilai, kebijakan tersebut guna mengontrol pendistribusian gas subsidi agar tepat sasaran. Pun, mencegah penyimpangan agar sesuai harga eceran tertinggi (HET).
‘’Pembelian di pangkalan jauh lebih murah,’’ kata Ahad.
Perihal solusi bagi pengecer, Ahad menyampaikan bahwa Pertamina sudah memikirkan itu. Yakni, naik kelas menjadi pangkalan atau sub-penyalur resmi dengan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS).
‘’Pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku,’’ ujarnya.
Catatan Pertamina, total terdapat 46 ribu lebih pangkalan di Jatimbalinus. Sebarannya, 36 ribu di Jawa Timur, lima ribu di Bali, dan empat ribu di Nusa Tenggara Barat. (ggi/den)
