Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KAI Daop 7 Madiun Tertibkan Rumah Perusahaan, Aset Negara Rp1,3 Miliar Dikembalikan

H
Penulis: Hengky Ristanto❯
PT KAI Daop 7 Madiun menertibkan rumah perusahaan di Jalan Prambanan, Madiun. Aksi ini wujud komitmen menjaga aset negara. FOTO: ISTIMEWA
PT KAI Daop 7 Madiun menertibkan rumah perusahaan di Jalan Prambanan, Madiun. Aksi ini wujud komitmen menjaga aset negara. FOTO: ISTIMEWA

Jawa Pos Radar Madiun – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun menertibkan aset rumah perusahaan di Jalan Prambanan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.


Advertisement

Aset seluas 304 meter persegi tanah dan 80 meter persegi bangunan itu bernilai Rp 1,33 miliar.

Vice President Daop 7 Madiun Suharjono mengatakan, langkah tersebut merupakan komitmen menjaga sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang diamanahkan pemerintah.

’’Sebelum penertiban, kami menempuh berbagai langkah persuasif. Mulai surat kewajiban pembayaran, pendekatan langsung, hingga surat peringatan bertahap,’’ jelasnya, kemarin (26/8).

Advertisement

Menurut Suharjono, proses penertiban berjalan baik berkat dukungan berbagai pihak.

Antara lain kejaksaan, BPN, pemda, TNI, kepolisian, dan unsur terkait lainnya.

’’Sinergi inilah yang membuat tahapan berjalan lancar, tertib, dan sesuai hukum,’’ tambahnya. (her)

Advertisement

Artikel Terkait

Dugaan Penyelewengan Anggaran Bawaslu Kota Madiun, Kejaksaan Tunggu Hitungan Kerugian Negara

Dugaan Penyelewengan Anggaran Bawaslu Kota Madiun, Kejaksaan Tunggu Hitungan Kerugian Negara

Kasus dugaan penyelewengan anggaran Bawaslu Kota Madiun belum menetapkan tersangka. Kejari menunggu penghitungan kerugian negara.

Perkara Bawaslu Masuk Penanganan Kejari Kota Madiun, Kajari: Sudah Ditindaklanjuti

Perkara Bawaslu Masuk Penanganan Kejari Kota Madiun, Kajari: Sudah Ditindaklanjuti

Kejari Kota Madiun menyatakan perkara yang berkaitan dengan Bawaslu telah ditindaklanjuti. Namun, tahapan penanganannya belum diungkap.

Pemkot Madiun Hapus Syarat Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi, Kini Ikuti LKPP

Pemkot Madiun Hapus Syarat Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi, Kini Ikuti LKPP

Pemkot Madiun tak lagi menerapkan syarat tambahan penyedia jasa konstruksi dalam Perwal 53/2021. Pengadaan kini mengacu regulasi LKPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer