Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Forum Mahasiswa Madiun Raya Serahkan Tuntutan Reformasi DPR dan Polri ke DPRD

E
Penulis: Erlita H❯
Perwakilan Forum Mahasiswa Madiun Raya menyerahkan berita acara tuntutan aksi kepada Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, kemarin (2/9). BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN
Perwakilan Forum Mahasiswa Madiun Raya menyerahkan berita acara tuntutan aksi kepada Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, kemarin (2/9). BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Madiun – Pasca aksi unjuk rasa pada Sabtu (30/8), Forum Mahasiswa Madiun Raya resmi menyerahkan berita acara tuntutan kepada DPRD Kota Madiun, kemarin (2/9).


Advertisement

Koordinator Forum Mahasiswa Madiun Raya, Haidar Fillah Muhyidin, menyebut dua poin utama tuntutan adalah reformasi DPR dan reformasi Polri.

’’Kami minta Pak Ketua DPRD meneruskan berita acara ini ke DPR RI,’’ ujarnya.

Haidar yang juga menjabat Ketua BEM Unipma menjelaskan, reformasi DPR yang dituntut mahasiswa menyasar perbaikan tunjangan serta peningkatan kinerja anggota dewan.

Advertisement

Sementara reformasi Polri menekankan evaluasi tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengenakan pita putih sebagai pembeda dengan massa sipil yang memakai pita kuning.

Total peserta aksi mencapai sekitar 700 orang.

Advertisement

’’Kalau tujuh sampai sepuluh hari tidak ada kejelasan, aksi susulan akan kami lakukan,’’ tegas Haidar.

Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, memastikan telah menandatangani berita acara tuntutan aksi bersama Kapolres Madiun Kota.

’’Aspirasi mahasiswa dilindungi undang-undang. Kami terima dan akan diteruskan ke DPR RI,’’ katanya. (err/her)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kota Madiun Cermati Penurunan TKD, Nasib Program Pembangunan Belum Dipastikan

DPRD Kota Madiun Cermati Penurunan TKD, Nasib Program Pembangunan Belum Dipastikan

DPRD Kota Madiun mencermati potensi penurunan TKD 2027. Penyesuaian anggaran menunggu kepastian pendapatan daerah dan dana pusat.

Delapan Fraksi DPRD Kota Madiun Minta PAD Naik Tanpa Tambah Beban Pajak Warga

Delapan Fraksi DPRD Kota Madiun Minta PAD Naik Tanpa Tambah Beban Pajak Warga

Delapan fraksi DPRD Kota Madiun soroti APBD 2027. PAD diproyeksi turun menjadi Rp 297,11 miliar, sementara belanja pegawai Rp 456,5 miliar.

Dua Tahun DPRD Kota Madiun, Armaya Terima Kritik dan Dorong Pembangunan Kolaboratif

Dua Tahun DPRD Kota Madiun, Armaya Terima Kritik dan Dorong Pembangunan Kolaboratif

Dua tahun kinerja DPRD Kota Madiun, Armaya tegaskan keterbukaan terhadap kritik. Pemkot siapkan pembangunan berbasis kelurahan mulai 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer