Pemkot Madiun Hemat Rp 4,2 Miliar dari Hasil Selisih Lelang 38 Paket Proyek
Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp 4,22 miliar pada tahun anggaran 2025.
Penghematan tersebut diperoleh dari selisih hasil lelang 38 paket proyek fisik dan nonfisik.
Dana efisiensi itu akan dimasukkan ke dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2026.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kota Madiun, Malik Asmany, menjelaskan bahwa total pagu anggaran proyek mencapai Rp 67,9 miliar.
Namun, hasil lelang menunjukkan nilai kontrak hanya Rp 63,7 miliar.
“Selisih ini berpotensi menjadi efisiensi atau penghematan anggaran,” ujarnya, kemarin (11/11).
Malik menambahkan, rata-rata penawaran dari rekanan berada di kisaran 90 persen dari pagu.
Tingginya tingkat kompetisi antarpenyedia jasa menjadi faktor utama tercapainya efisiensi tersebut.
Meski begitu, ia memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga.
“Kalau selisihnya terlalu besar, justru berisiko menurunkan kualitas hasil pembangunan,” terangnya.
Setiap dokumen penawaran yang masuk telah melalui proses verifikasi ketat oleh tim lelang.
“Harga perkiraan sendiri (HPS) ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan survei harga seluruh komponen biaya,” jelas Malik.
Seluruh paket tender tahun ini berjalan sesuai jadwal meski sempat terkendala efisiensi anggaran di awal.
Beberapa proyek seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), Rumah Potong Hewan (RPH), dan normalisasi saluran sungai mengalami penyesuaian waktu karena proses lelang baru dimulai antara Mei hingga Juli.
“Kami menyiapkan pengadaan lebih awal agar Januari 2026 semua proyek bisa langsung berkontrak,” ujarnya.
Dia memastikan tidak ada tender gagal tahun ini, meski beberapa proyek sempat dilelang ulang karena peserta tidak memenuhi syarat administrasi.
“Kami harus ketat agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan risiko,” imbuhnya.
Malik menegaskan bahwa mayoritas proyek akan selesai tepat waktu.
“Kami terus melakukan evaluasi agar tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Prinsipnya, waktu harus tepat supaya hasil pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat,” tandasnya. (err/her)
