Jawa Pos Radar Madiun – Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Madiun.
Program ini dinilai efektif mendorong kemandirian pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun kelompok masyarakat.
Kabid Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti menjelaskan, P2L berfokus pada budidaya tanaman sayur dan buah.
Di antaranya cabai, tomat, terong, sawi, hingga kangkung yang memanfaatkan lahan pekarangan warga.
Sementara itu, P2B dikembangkan lebih luas dengan konsep pertanian terpadu.
Selain tanaman hortikultura, program ini mengintegrasikan sektor non-tanaman seperti perikanan dan peternakan ayam.
“Untuk P2B, bantuan yang diberikan langsung berupa barang dan bibit dari pusat,” ujar Niken, kemarin (11/1).
Di Kota Madiun, tercatat ada 60 kelompok pengelola P2L dan P2B. Rinciannya, 52 kelompok P2L dan delapan kelompok P2B, dengan enam di antaranya merupakan P2L yang bertransformasi menjadi P2B.
Namun, tingkat keaktifan kelompok masih di kisaran 75 persen.
Beberapa P2L yang telah bertransformasi menjadi P2B antara lain P2L Hebat, P2L Taman, dan P2L Pari Mandiri.
Transformasi tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Madiun Maidi terkait penguatan konsep integrated farming atau pertanian terpadu.
Menurut Niken, pertanian terpadu menggabungkan tanaman pangan dan hortikultura dengan peternakan serta perikanan dalam satu hamparan.
Sistem ini memungkinkan pemanfaatan limbah menjadi pupuk atau energi, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.
“Ketahanan pangan itu bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana menjamin distribusinya,” tegasnya.
DKPP berperan dari sisi produksi. Mulai penyediaan benih, pembinaan kelompok, hingga dukungan media tanam.
Untuk 2026, kebutuhan benih telah disiapkan dan dialokasikan bagi kelompok P2L yang membutuhkan.
“Kelompok yang membutuhkan silakan mengajukan. Kami bantu benih secukupnya,” jelas Niken.
Meski demikian, keberlanjutan menjadi perhatian utama.
Kelompok diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.
Sebagian hasil panen didorong untuk dijual dan diputar kembali sebagai modal benih musim tanam berikutnya.
“Kalau semuanya mengandalkan bantuan pemerintah, tentu tidak bisa kami tutup 100 persen. Harus ada keberlanjutan dari kelompoknya sendiri,” pungkasnya. (err/her)
