Jawa Pos Radar Madiun – Target zero waste 2027 mulai digarap serius Pemkot Madiun.
Program pengelolaan sampah berkelanjutan itu dipasang sebagai prioritas.
Sebab, Kota Madiun sudah berstatus darurat sampah sesuai penetapan Kementerian Lingkungan Hidup.
Plt Kepala Bappeda Kota Madiun Ansar Rasidi menegaskan, transformasi dan zero waste menjadi bagian tema besar rencana pembangunan 2027.
Tema itu merupakan turunan dari arah pembangunan 2025–2026.
“Pada 2027 tetap memperhatikan prioritas pembangunan yang sudah ada. Karena memang merupakan breakdown dari tema tahun 2025 dan 2026. Nah, ini untuk 2027 adalah temanya terkait transformasi (pembangunan),” ujarnya, kemarin (15/2).
Ansar menyebut, transformasi pembangunan 2027 mencakup tiga fokus.
Yakni penguatan SDM, pengelolaan lingkungan, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Untuk sektor lingkungan, penekanan diarahkan pada pengelolaan sampah yang lebih ramah ekologi.
Pemkot menargetkan penanganan sampah tidak lagi bertumpu pada pola buang ke TPA Winongo.
“Kami fokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan zero waste di 2027. Soalnya memang kondisi Kota Madiun darurat sampah,” tegasnya.
Ansar mengungkapkan, pemkot sempat merancang penggunaan insinerator saat awal penyusunan APBD 2026.
Namun rencana itu dibatalkan setelah kajian menunjukkan risiko besar terhadap lingkungan.
“Insinerator itu berdasarkan analisis sangat mengganggu karena mengeluarkan zat dioksin,” ungkapnya.
Menurut Ansar, zat dioksin berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Bahkan bisa memengaruhi lingkungan hingga puluhan tahun.
“Dioksin itu butuh waktu lama untuk dapat terurai setelah berada di lingkungan,” katanya.
Karena itu, pemkot mengubah arah kebijakan.
Penanganan sampah 2027 diarahkan pada sistem berbasis ekologi dengan fokus pemilahan di tingkat RT.
“Pengelolaan sampahnya nanti betul-betul berbasis ekologi, ramah lingkungan. Itu lebih banyak kepada komposter,” jelasnya.
Dia menambahkan, sampah organik akan diolah menjadi kompos.
Sementara pemilahan ditargetkan mampu menekan penumpukan sampah di TPA Winongo.
“Prinsipnya pada pemilahan dan setiap pemilahan itu diharapkan tidak terjadi sedimentasi permanen di TPA,” kata Ansar.
Sementara itu, pada sektor tata kelola, Ansar menekankan perangkat daerah harus bekerja lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik juga harus diperkuat.
“Kami tetap (fokus) pada manajemen tata kelola pemerintahan bagaimana perangkat daerah ini bisa berjalan efektif dan efisien,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto