Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kendati demikian, para pengusaha tak ingin ambil risiko. Pilih mematuhi segala ketentuan yang diberlakukan selama Ramadan. ‘’Saat ini kami hanya melayani mereka yang tidak termasuk dalam kategori larangan bukber dari pemerintah,’’ urainya.
Larangan bukber ASN itu berdampak terhadap bisnis kulineran di Magetan. Meskipun efeknya tak begitu terasa seperti di kota besar. Mengingat larangan bukber ini diberlakukan nasional, banyak pengusaha hotel dan restoran merasa keberatan. BPC PHRI telah menyampaikan keberatannya ke BPD PHRI. ‘’Kami sangat menghendaki larangan itu dicabut,’’ katanya.
Pemerintah pusat punya alasan melarang ASN menggelar bukber. Kebijakan itu dimaksudkan mencegah praktik pamer (flexing) di kalangan ASN yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan.
Di sisi lain, kebijakan ini rupanya dinilai merugikan pengusaha hotel dan restoran. Biasanya banyak pejabat daerah yang menyewa hotel atau restoran selama momen Ramadan. ‘’Kami rasa kebijakan itu tidak efisien dan tidak adil terutama bagi para pengusaha yang baru mau melangkah usai pandemi,’’ tukasnya. (mg1/fin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



