Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD mendukung jika desa yang tidak menindaklanjuti LHP Inspektorat diproses hukum. Sehingga bisa terungkap motif yang sesungguhnya. ‘’Apakah memang ada kasus secara pidana yang dilakukan oleh kepala desa, itu bisa diketahui kalau diproses melalui jalur hukum,” tegas politisi Golkar tersebut.
Dia mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan penggunaan dana desa oleh pemkab. Ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berperan sebagai assurance and consulting. Dukungan kepala daerah juga penting. “Perlu komitmen tinggi dari pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi terkait pengawasan dan pemantauan pengunaan dana desa,’’ tegasnya.
Sumanto menilai anggaran desa rentan penyelewengan. Padahal, seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah setempat. Ia menilai pentingnya optimalisasi peran masyarakat dalam menjalankan pengawasan APBDes. Agar penggunaannya benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa, bukan dimanfaatkan segelintir pihak. ‘’Monitoring harus dilakukan terus baik oleh Inspektorat maupun masyarakat,’’ paparnya.
Menurut dia, banyak masyarakat yang kecewa karena alokasi anggaran desa tidak sesuai peruntukannya. Pun, tidak sedikit kepala maupun perangkat desa yang terjerat kasus korupsi. ‘’Hari ini tidak korupsi, besok belum tentu. ntinya dimulai dari diri sendiri, berawal dari desa,” tutupnya. (hyo/fin)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
