Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Usul Nominal PBB-P2 Warga Miskin Bakal Dikurangi

B
Penulis: Budhi Prasetya❯

 

PUNISHMENT TAMBAHAN: Pemkab Magetan berencana pasangi banner objek PBB-P2 tak bayar pajak. (APRILITA SARI/JAWA POS RADAR MAGETAN)
PUNISHMENT TAMBAHAN: Pemkab Magetan berencana pasangi banner objek PBB-P2 tak bayar pajak. (APRILITA SARI/JAWA POS RADAR MAGETAN)

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pembahasan raperda atau rancangan perda pajak dan retribusi daerah terus berlanjut. Usulan datang dari pihak legislatif setelah melakukan pencermatan.


Advertisement

‘’Kami mengusulkan pengurangan PBB-P2 (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) terhadap masyarakat miskin,’’ kata Ketua Pansus I DPRD Magetan Dwi Aryanto dalam rapat paripurna Jumat (15/9) lalu.

Dwi menyampaikan, pihaknya merekomendasikan raperda untuk ditetapkan menjadi perda.

Soal usulan, lanjut dia, merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu.

Advertisement

“Usulan mengenai pengurangan PBB-P2 itu sudah melalui kajian yang matang,” ujarnya.

Disinggung soal kriteria sasaran usulan itu, Dwi mengklaim bahwa hal tersebut merupakan wewenang pemkab. Tak terkecuali perihal persentase nominal pengurangan pajaknya.

“Perihal ketepatsasaran, jika usulan terealisasi, hal itu penting untuk diperhatikan,” pungkasnya.

Advertisement

Diberitakan sebelumnya, jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bulan September. Namun, pembayaran pajak masih kurang miliaran rupiah dari target.

“Realisasi masih kurang sekitar Rp 5 miliar,” kata Kabid Penagihan dan Evaluasi Pelaporan PAD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Magetan Sumarsono, Rabu (30/8) lalu.

Sumarsono menyebutkan, ada 107.536 objek PBB-P2 yang belum membayar pajak sebelum jatuh tempo 30 September 2023.

Berbagai upaya akan dilakukan agar semua terbayarkan. Petugas penagihan bersinergi dengan pihak desa dan kecamatan.

“Selain denda dua persen per bulan, objek belum membayar akan diberi banner kalau sudah lewat jatuh tempo,” ungkapnya.

PBB-P2 belum terbayarkan itu tersebar di 14 kecamatan. Disinggung soal potensi terjadi piutang alias PBB-P2 tak terbayar, Sumarsono optimistis target tahun ini tercapai. (ril/den)

Advertisement
Editor : Budhi Prasetya
Sumber : Radar Madiun

Artikel Terkait

Kiprah Inspiratif Didik Haryono: Jurnalis, Kades, Legislator, Kini Raih Radar Madiun Awards 2026

Kiprah Inspiratif Didik Haryono: Jurnalis, Kades, Legislator, Kini Raih Radar Madiun Awards 2026

Dari jurnalistik, pemerintahan desa, lalu parlemen. Itulah perjalanan karier Didik Haryono. Pengalaman yang dimiliki menjadi bekal sebagai anggota DPRD Magetan 2025–2030 dan Ketua DPD Partai Golkar. Magetan

Gelar Paripurna Istimewa, DPRD Kabupaten Madiun dan Pemkab Madiun Siap Selaraskan Program Pusat

Gelar Paripurna Istimewa, DPRD Kabupaten Madiun dan Pemkab Madiun Siap Selaraskan Program Pusat

DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna istimewa mendengar pidato kenegaraan presiden. Program pusat siap diselaraskan sampai daerah.

DPRD Kabupaten Madiun Sepakati Propemperda 2026 dan KUA-PPAS 2027, Belanja Tembus Rp2,021 Triliun

DPRD Kabupaten Madiun Sepakati Propemperda 2026 dan KUA-PPAS 2027, Belanja Tembus Rp2,021 Triliun

DPRD Kabupaten Madiun menyepakati perubahan Propemperda 2026 dan KUA-PPAS 2027 dengan proyeksi belanja Rp2,021 triliun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer