Respons Aksi Antikorupsi, DPRD Magetan Dukung Kejari Usut Tuntas Pokir

MAGETAN – DPRD Magetan merespons terbuka aksi puluhan aktivis antikorupsi yang menuntut pengusutan dugaan penyelewengan program pokok pikiran (pokir) periode 2021–2023.

Legislatif menegaskan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum.

Wakil Ketua II DPRD Magetan Putut Pujiono menilai aksi tersebut sebagai bentuk kontrol publik yang positif dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

‘’Kami mendukung dan mengapresiasi kedatangan teman-teman pegiat antikorupsi. Intinya, ini dalam rangka perbaikan bersama,” ujarnya, Kamis (16/4).

Ia menegaskan, DPRD bersikap kooperatif dan mempercayakan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada kejaksaan.

‘’Artinya kejaksaan sedang bekerja secara profesional dan kita percayakan proses itu agar segera tuntas,” tegasnya.

Putut juga menjelaskan mekanisme pengusulan pokir yang semestinya dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan program pemerintah daerah.

‘’Tidak boleh dadakan. Harus sinkron dengan program eksekutif melalui Musrenbang dan diverifikasi ketat oleh OPD terkait untuk memastikan kelayakan programnya,” jelas Putut.

Selain itu, ia mengingatkan agar penyaluran bantuan, baik hibah maupun bantuan sosial, dilakukan secara adil dan transparan tanpa kepentingan kelompok tertentu.

‘’Tidak boleh ada tebang pilih dalam Pokir. Hibah dan bansos untuk kemaslahatan seluruh masyarakat,” tandasnya. (ril/naz)