Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Magetan Finalisasi Raperda Pasar, Jarak Minimarket Bakal Diatur Ketat

A
Penulis: Aprilita Sari❯
MATANGKAN REGULASI: Gabungan Komisi B dan C DPRD Magetan bersama Tim Raperda Pemkab Magetan membahas penyempurnaan aturan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, kemarin (18/11).
MATANGKAN REGULASI: Gabungan Komisi B dan C DPRD Magetan bersama Tim Raperda Pemkab Magetan membahas penyempurnaan aturan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, kemarin (18/11).

Advertisement

Jawa Pos Radar Madiun – Ruang gerak minimarket berjejaring di Kabupaten Magetan bakal diatur lebih ketat. DPRD bersama pemerintah kabupaten (pemkab) tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Salah satu ketentuan yang disiapkan mengatur jarak toko swalayan dengan pasar rakyat untuk melindungi pedagang tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gabungan Komisi B dan C DPRD Magetan bersama Tim Raperda Pemkab Magetan membahas penyempurnaan regulasi tersebut di Ruang Badan Musyawarah (Bamus), kemarin (18/11).

Advertisement

Juru Bicara Gabungan Komisi B dan C DPRD Magetan Dwi Aryanto mengatakan, pembahasan itu menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

‘’Beberapa catatan sudah ditindak lanjuti, baik terkait penyempurnaan dasar hukum maupun penyesuaian materi pasal,’’ ujarnya.

Menurut Dwi, pengaturan jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dengan pasar rakyat menjadi salah satu substansi penting dalam raperda tersebut.

Advertisement

Selain jarak lokasi usaha, regulasi juga memuat pembatasan kepemilikan gerai toko swalayan. Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelanggar turut dirumuskan untuk memperkuat pelaksanaan aturan.

Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pasar rakyat di tengah perkembangan ritel modern sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih tertib.

Dwi menyebut, raperda akan segera memasuki tahapan pengesahan setelah proses penyempurnaan selesai.

‘’Harapannya, regulasi ini memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pasar, menjaga keberlangsungan pasar rakyat, melindungi pelaku UMKM, serta menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkeadilan,’’ tandasnya. (ril/naz)

Advertisement

Artikel Terkait

Hari Jadi ke-351 Magetan, Bupati Nanik Fokus Perkuat UMKM, Pertanian dan Pariwisata

Hari Jadi ke-351 Magetan, Bupati Nanik Fokus Perkuat UMKM, Pertanian dan Pariwisata

Hari Jadi ke-351 Magetan, Bupati Nanik Endang Rusminiarti menegaskan penguatan UMKM, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

PPRM Go Digital Magetan 2026 Hadirkan 220 Stan, Simak Jadwal dan Hiburan hingga 18 Oktober

PPRM Go Digital Magetan 2026 Hadirkan 220 Stan, Simak Jadwal dan Hiburan hingga 18 Oktober

PPRM Go Digital Magetan 2026 berlangsung 9–18 Oktober dengan 220 stan UMKM, IKM, dan instansi. Simak lokasi serta agenda hiburannya.

Pemkab Magetan Dorong UMKM Olah Hasil Bumi agar Tembus Pasar Modern

Pemkab Magetan Dorong UMKM Olah Hasil Bumi agar Tembus Pasar Modern

Pemkab Magetan mendorong UMKM mengolah hasil bumi lokal seperti cabai dan kentang agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer