DPRD Magetan Finalisasi Raperda Pasar, Jarak Minimarket Bakal Diatur Ketat

Jawa Pos Radar Madiun – Ruang gerak minimarket berjejaring di Kabupaten Magetan bakal diatur lebih ketat. DPRD bersama pemerintah kabupaten (pemkab) tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Salah satu ketentuan yang disiapkan mengatur jarak toko swalayan dengan pasar rakyat untuk melindungi pedagang tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gabungan Komisi B dan C DPRD Magetan bersama Tim Raperda Pemkab Magetan membahas penyempurnaan regulasi tersebut di Ruang Badan Musyawarah (Bamus), kemarin (18/11).
Juru Bicara Gabungan Komisi B dan C DPRD Magetan Dwi Aryanto mengatakan, pembahasan itu menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
‘’Beberapa catatan sudah ditindak lanjuti, baik terkait penyempurnaan dasar hukum maupun penyesuaian materi pasal,’’ ujarnya.
Menurut Dwi, pengaturan jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dengan pasar rakyat menjadi salah satu substansi penting dalam raperda tersebut.
Selain jarak lokasi usaha, regulasi juga memuat pembatasan kepemilikan gerai toko swalayan. Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelanggar turut dirumuskan untuk memperkuat pelaksanaan aturan.
Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pasar rakyat di tengah perkembangan ritel modern sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih tertib.
Dwi menyebut, raperda akan segera memasuki tahapan pengesahan setelah proses penyempurnaan selesai.
‘’Harapannya, regulasi ini memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pasar, menjaga keberlangsungan pasar rakyat, melindungi pelaku UMKM, serta menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkeadilan,’’ tandasnya. (ril/naz)



