JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Situasi geopolitik dunia yang meningkat akibat konflik Rusia dan Ukraina memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global. Terutama energi dan pangan yang juga berdampak pada perekonomian di tanah air.
Menghadapi hal tersebut, selain meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat.
Arahan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4).
‘’Indonesia menanggung dua akibat. Pertama, terkait penerimaan ekspor yang tentu akan ada kenaikan. Kedua, adanya transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Karena itu, Bapak Presiden menekankan bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,’’ ujar Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan.
Airlangga yang juga ketua umum Partai Golkar itu menegaskan, bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran Rp 100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada April.
Pemerintah, lanjut dia, juga terus menggulirkan bantuan PKH, kartu sembako, serta BLT desa. ‘’Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu BSU (bantuan subsidi upah) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima dengan 8,8 juta sasaran. Kebutuhan anggarannya Rp 8,8 triliun,’’ ungkap Airlangga.
Juga direncanakan pemberian bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp 600 ribu per penerima. Sasarannya pemilik usaha mikro non penerima bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BT-PKLWN). ‘’Itu sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima, Red),” ujarnya.
Dalam SKP, kata dia, kepala negara juga meminta jajaran terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang melonjak naik, termasuk pupuk subsidi maupun nonsubsidi. Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.
‘’Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui, urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat). Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya dari Ukraina,’’ ungkap Airlangga.
Dia menambahkan, presiden juga menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup. (*/isd/adv)
