alexametrics
30.1 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

Gandeng Mabes Polri, Mendag Jaga Stabilisasi Harga Migor di Masyarakat

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Mabes Polri untuk menindak tegas setiap bentuk penyelewengan minyak goreng, khususnya praktik peninbunan untuk mencari keuntungan di tengah kelangkaan di pasaran. Sekaligus untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Untuk itu, Mendag Muhammad Lutfi menegaskan tidak akan  mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam konferensi pers terkait minyak goreng hari ini, Rabu (9/3) secara virtual.

Mendag Lutfi menyampaikan, stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Hingga 8 Maret 2022, telah ada sebanyak 415.787 ton minyak  goreng  dari  skema domestic market obligation (DMO) yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022.

“Sebanyak 415.787 ton atau sekitar 72,4 persen dari DMO yang terkumpul sudah didistribusikan ke pasar dalam bentuk curah maupun kemasan hingga 8 Maret  2022. Distribusi DMO tersebut sudah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang mencapai 327.321 ton. Pasokan minyak kita melimpah,” ungkap Lutfi.

Menurutnya, per 8 Maret 2022 volume DMO yang telah terkumpul adalah sebanyak 573.890 ton  atau 20,7 persen dari volume Persetujuan Ekspor (PE) produk sawit dan turunannya yang diterbitkan. Volume DMO tersebut terdiri atas 463.886 ton untuk DMO refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan 110.004 ton untuk DMO CPO.

Dalam kurun waktu 14 Februari sampai 8 Maret 2022, Kemendag telah menerbitkan 126 PE produk sawit dan turunannya kepada 54 eksportir dengan volume total 2.771.294 ton. Volume total tersebut terdiri atas 1.240.248 ton untuk RBD palm olein, 385.907 ton untuk RBD palm oil, 153.411 ton untuk RBD palm stearin, dan 109.843 ton untuk CPO.

Lutfi menegaskan, kebijakan DMO sebesar 20 persen dari volume ekspor, kemudian domestic price obligation (DPO) untuk CPO sebesar Rp 9.300/kg  serta untuk olein sebesar Rp 10.300/kg. Ketentuan DMO dan DPO dituangkan dalam ‘Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Kebijakan  dan Pengaturan Ekspor’.

Baca Juga :  Mendag Tegaskan Akan Berantas Mafia Minyak Goreng 

Besaran  DMO dan  harga  DPO diatur  melalui ‘Keputusan  Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation)’.

“Jika merujuk DPO tersebut, penerapan  harga  eceran  tertinggi  minyak  goreng  curah  sebesar Rp11.500/liter, kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan kemasan premium Rp14.000/kg sangat mungkin dilakukan,” kata Lutfi.

Selain itu, Lutfi menegaskan akan menempuh jalur hukum jika terbukti ada penyelewengan di kalangan pelaku tata niaga minyak goreng. Mendag Lutfi memperkirakan, gangguan distribusi minyak goreng di tengah   terjaminnya   pasokan   minyak   kelapa   sawit   dalam   negeri   bisa   terjadi   lantaran   ada penyelewengan  dalam  distribusi  bahan  baku  minyak  goreng.  Untuk  itu, Mendag  Lutfi  menggandeng Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Badan  Pangan  Nasional  (Bapanas)  untuk  bersinergi menjamin kelancaran distribusi.

“Kami memperkirakan bahan  baku  minyak  goreng  rembes  ke  industri  yang  tidak  berhak  atau  ada tindakan  melawan  hukum  berupa  ekspor  tanpa  izin.  Kedua  hal  ini  masih  harus  diselidiki  lebih  lanjut untuk  memastikan  faktanya.  Tetapi  yang  kami  dapat  pastikan  saat  ini,  tidak  boleh  ada  yang berspekulasi   menyimpan   minyak   goreng   untuk   keuntungan   pribadi.   Kami   memiliki   data   yang terverifikasi, informasi tangki penyimpanan, dan jalur distribusi minyak goreng. Data tersebut siap kami bagikan ke Polri,” kata Lutfi.

Sebelum  menggelar  konferensi  pers,  Mendag  Lutfi  terlebih  dahulu  meninjau  Pasar  Kebayoran  Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pagi (9/3). Mendag Lutfi memastikan bahwa minyak goreng yang beredar di masyarakat  saat  ini  bersumber  dari  distribusi  DMO.  Sementara  itu  dari  pantauan  tersebut,  Mendag Lutfi  menemukan  bahwa  para  pedagang  pasar  menjual  minyak  goreng di atas  harga  eceran tertinggi (HET). Mendag Lutfi memastikan kebijakan HET tidak akan diubah atau dicabut.

“Saya tegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mencabut HET minyak goreng. Kebijakan ini akan terus kami tegakkan. Tindakan spekulasi mendisrupsi rantai logistik karena ingin mendapat keuntungan yang besar. Jika ditemukan ada tindakan-tindakan melawan hukum, kami pastikan akan tuntut,” tegas Mendag Lutfi. (her/adv)

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Mabes Polri untuk menindak tegas setiap bentuk penyelewengan minyak goreng, khususnya praktik peninbunan untuk mencari keuntungan di tengah kelangkaan di pasaran. Sekaligus untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Untuk itu, Mendag Muhammad Lutfi menegaskan tidak akan  mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam konferensi pers terkait minyak goreng hari ini, Rabu (9/3) secara virtual.

Mendag Lutfi menyampaikan, stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Hingga 8 Maret 2022, telah ada sebanyak 415.787 ton minyak  goreng  dari  skema domestic market obligation (DMO) yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022.

“Sebanyak 415.787 ton atau sekitar 72,4 persen dari DMO yang terkumpul sudah didistribusikan ke pasar dalam bentuk curah maupun kemasan hingga 8 Maret  2022. Distribusi DMO tersebut sudah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang mencapai 327.321 ton. Pasokan minyak kita melimpah,” ungkap Lutfi.

Menurutnya, per 8 Maret 2022 volume DMO yang telah terkumpul adalah sebanyak 573.890 ton  atau 20,7 persen dari volume Persetujuan Ekspor (PE) produk sawit dan turunannya yang diterbitkan. Volume DMO tersebut terdiri atas 463.886 ton untuk DMO refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan 110.004 ton untuk DMO CPO.

Dalam kurun waktu 14 Februari sampai 8 Maret 2022, Kemendag telah menerbitkan 126 PE produk sawit dan turunannya kepada 54 eksportir dengan volume total 2.771.294 ton. Volume total tersebut terdiri atas 1.240.248 ton untuk RBD palm olein, 385.907 ton untuk RBD palm oil, 153.411 ton untuk RBD palm stearin, dan 109.843 ton untuk CPO.

Lutfi menegaskan, kebijakan DMO sebesar 20 persen dari volume ekspor, kemudian domestic price obligation (DPO) untuk CPO sebesar Rp 9.300/kg  serta untuk olein sebesar Rp 10.300/kg. Ketentuan DMO dan DPO dituangkan dalam ‘Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Kebijakan  dan Pengaturan Ekspor’.

Baca Juga :  Jokowi Ajak Masyarakat Indonesia Sambut 2022 dengan Semangat Baru

Besaran  DMO dan  harga  DPO diatur  melalui ‘Keputusan  Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation)’.

“Jika merujuk DPO tersebut, penerapan  harga  eceran  tertinggi  minyak  goreng  curah  sebesar Rp11.500/liter, kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan kemasan premium Rp14.000/kg sangat mungkin dilakukan,” kata Lutfi.

Selain itu, Lutfi menegaskan akan menempuh jalur hukum jika terbukti ada penyelewengan di kalangan pelaku tata niaga minyak goreng. Mendag Lutfi memperkirakan, gangguan distribusi minyak goreng di tengah   terjaminnya   pasokan   minyak   kelapa   sawit   dalam   negeri   bisa   terjadi   lantaran   ada penyelewengan  dalam  distribusi  bahan  baku  minyak  goreng.  Untuk  itu, Mendag  Lutfi  menggandeng Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Badan  Pangan  Nasional  (Bapanas)  untuk  bersinergi menjamin kelancaran distribusi.

“Kami memperkirakan bahan  baku  minyak  goreng  rembes  ke  industri  yang  tidak  berhak  atau  ada tindakan  melawan  hukum  berupa  ekspor  tanpa  izin.  Kedua  hal  ini  masih  harus  diselidiki  lebih  lanjut untuk  memastikan  faktanya.  Tetapi  yang  kami  dapat  pastikan  saat  ini,  tidak  boleh  ada  yang berspekulasi   menyimpan   minyak   goreng   untuk   keuntungan   pribadi.   Kami   memiliki   data   yang terverifikasi, informasi tangki penyimpanan, dan jalur distribusi minyak goreng. Data tersebut siap kami bagikan ke Polri,” kata Lutfi.

Sebelum  menggelar  konferensi  pers,  Mendag  Lutfi  terlebih  dahulu  meninjau  Pasar  Kebayoran  Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pagi (9/3). Mendag Lutfi memastikan bahwa minyak goreng yang beredar di masyarakat  saat  ini  bersumber  dari  distribusi  DMO.  Sementara  itu  dari  pantauan  tersebut,  Mendag Lutfi  menemukan  bahwa  para  pedagang  pasar  menjual  minyak  goreng di atas  harga  eceran tertinggi (HET). Mendag Lutfi memastikan kebijakan HET tidak akan diubah atau dicabut.

“Saya tegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mencabut HET minyak goreng. Kebijakan ini akan terus kami tegakkan. Tindakan spekulasi mendisrupsi rantai logistik karena ingin mendapat keuntungan yang besar. Jika ditemukan ada tindakan-tindakan melawan hukum, kami pastikan akan tuntut,” tegas Mendag Lutfi. (her/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/