24.6 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Money Politics Diprediksi Masif

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jika dihitung mundur, pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat. Ihwal kerawanan pesta demokrasi lima tahunan itu pun coba dipetakan untuk mendapat perhatian.

‘’Kami siap mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2024. Terutama politik uang yang paling banyak ditemui,’’ kata Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana, Selasa (17/1).

Dia tegas menyebut 2023 ini memasuki tahun politik. Itu antara lain ditandai dengan aktifnya partai politik (parpol) yang telah bergerak menggalang dukungan.

Tahun ini, dunia  juga diprediksi dilanda resesi.  Kondisi tersebut dinilai memicu ketimpangan ekonomi. Sehingga, praktik money politics diprediksi masif.

Kendati begitu, pihaknya mengimbau masyarakat agar punya prinsip yang kuat. Pun, paham bahwa pemilu memiliki makna untuk bisa menjadi integrasi bagi masyarakat. ‘’Semua harus memikirkan kepentingan masa depan bangsa dan negara,’’ pintanya.

Menurut Wisnu, politik uang merendahkan atau mencederai pemilu. Sebab, dampak pemilu akan berpengaruh dari proses hingga hasilnya. Pun, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. ‘’Jika mereka menyebut balas jasa, seharusnya bukan dengan sifat yang pragmatis,’’ sergahnya.

Baca Juga :  Bawaslu Kota Madiun Rekrut Calon Panwascam

Dia menambahkan, money politics atau transaksi yang sifatnya melanggar aturan pemilu dapat disanksi administratif hingga pidana. Demi terlaksananya pemilu yang demokratis, bebas politik uang, politisasi isu SARA dan berita bohong, lanjut dia, segala bentuk pelanggaran perlu diantisipasi.

Caranya, pencegahan dan pengawasan dari seluruh stakeholder terhadap pelanggaran Pemilu. ‘’Regulasi mengenai money politics, politik identitas serta politik hitam, masih sama. Pelanggaran dari kebijakan yang ada akan memberi hasil yang buruk,’’ ungkapnya.

KPU Kota Madiun akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait politik uang dan pelanggaran sejenisnya. Pun, memperkuat pengawasan dengan berbagai pihak. Seperti bawaslu, polresta, bakesbangpol, dan instansi lainnya.

Pihaknya berupaya maksimal hingga menjelang pemilu 2024. Pun mewanti-wanti calon PPK dan PPS tidak main-main terhadap peraturan. ‘’Kami harap masyarakat lapor jika menemui hal tersebut di lingkungan sekitarnya,’’ pungkasnya. (mg4/sat)

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jika dihitung mundur, pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat. Ihwal kerawanan pesta demokrasi lima tahunan itu pun coba dipetakan untuk mendapat perhatian.

‘’Kami siap mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2024. Terutama politik uang yang paling banyak ditemui,’’ kata Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana, Selasa (17/1).

Dia tegas menyebut 2023 ini memasuki tahun politik. Itu antara lain ditandai dengan aktifnya partai politik (parpol) yang telah bergerak menggalang dukungan.

Tahun ini, dunia  juga diprediksi dilanda resesi.  Kondisi tersebut dinilai memicu ketimpangan ekonomi. Sehingga, praktik money politics diprediksi masif.

Kendati begitu, pihaknya mengimbau masyarakat agar punya prinsip yang kuat. Pun, paham bahwa pemilu memiliki makna untuk bisa menjadi integrasi bagi masyarakat. ‘’Semua harus memikirkan kepentingan masa depan bangsa dan negara,’’ pintanya.

Menurut Wisnu, politik uang merendahkan atau mencederai pemilu. Sebab, dampak pemilu akan berpengaruh dari proses hingga hasilnya. Pun, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. ‘’Jika mereka menyebut balas jasa, seharusnya bukan dengan sifat yang pragmatis,’’ sergahnya.

Baca Juga :  Bawaslu Kota Madiun Rekrut Calon Panwascam

Dia menambahkan, money politics atau transaksi yang sifatnya melanggar aturan pemilu dapat disanksi administratif hingga pidana. Demi terlaksananya pemilu yang demokratis, bebas politik uang, politisasi isu SARA dan berita bohong, lanjut dia, segala bentuk pelanggaran perlu diantisipasi.

Caranya, pencegahan dan pengawasan dari seluruh stakeholder terhadap pelanggaran Pemilu. ‘’Regulasi mengenai money politics, politik identitas serta politik hitam, masih sama. Pelanggaran dari kebijakan yang ada akan memberi hasil yang buruk,’’ ungkapnya.

KPU Kota Madiun akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait politik uang dan pelanggaran sejenisnya. Pun, memperkuat pengawasan dengan berbagai pihak. Seperti bawaslu, polresta, bakesbangpol, dan instansi lainnya.

Pihaknya berupaya maksimal hingga menjelang pemilu 2024. Pun mewanti-wanti calon PPK dan PPS tidak main-main terhadap peraturan. ‘’Kami harap masyarakat lapor jika menemui hal tersebut di lingkungan sekitarnya,’’ pungkasnya. (mg4/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/