alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Gubernur Khofifah Bebaskan Pajak Kendaraan Angkutan Umum Mikrolet dan Ojol

SURABAYA – Kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek online (ojol) diberikan oleh Pemprov Jatim kepada warganya. Program ini ditempuh sebagai upaya meringankan beban masyarakat pasca kenaikan harga BBM.

Adapun program ini berlaku bagi mikrolet dan ojol berplat nomor Jatim yang jatuh tempo mulai 19 September hingga 31 Desember mendatang. Warga dapat mendapat insentif pajak nol rupiah ini dengan cara mendaftarkan kendaraannya di kantor bersama samsat setempat terhitung 19 September–15 Desember 2022.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap kondisi ekonomi dampak dari kenaikan BBM. ‘’Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah akan selalu hadir untuk meringankan beban rakyat,’’ ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (18/9) malam.

Dia menegaskan, sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM. Pasalnya, selain memicu kenaikan biaya transportasi juga memicu melonjaknya harga kebutuhan pangan.

Baca Juga :  Pemkot Madiun Fasilitasi Ruang Pamer Karya Disabilitas

‘’Pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir. Baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan yang diluncurkan Pemprov Jatim,’’ ujar Khofifah.

Subsidi Potensi Pendapatan Pajak 2022 hingga Rp 9,5 Miliar

Setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojol yang bisa menikmati kebijakan insentif tersebut. Dengan begitu, berdampak pada berkurangnya potensi pajak mencapai Rp 9,5 miliar.

Sementara itu, program pemutihan yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September juga akan tetap berjalan sampai dengan 15 Desember mendatang. Pemutihan ini meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas bea balik nama kedua dan seterusnya.

‘’Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak melain juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim, termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim,’’ terang orang nomor satu di Jatim tersebut. (humas pemprovjatim/don/her/adv)

SURABAYA – Kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek online (ojol) diberikan oleh Pemprov Jatim kepada warganya. Program ini ditempuh sebagai upaya meringankan beban masyarakat pasca kenaikan harga BBM.

Adapun program ini berlaku bagi mikrolet dan ojol berplat nomor Jatim yang jatuh tempo mulai 19 September hingga 31 Desember mendatang. Warga dapat mendapat insentif pajak nol rupiah ini dengan cara mendaftarkan kendaraannya di kantor bersama samsat setempat terhitung 19 September–15 Desember 2022.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap kondisi ekonomi dampak dari kenaikan BBM. ‘’Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah akan selalu hadir untuk meringankan beban rakyat,’’ ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (18/9) malam.

Dia menegaskan, sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM. Pasalnya, selain memicu kenaikan biaya transportasi juga memicu melonjaknya harga kebutuhan pangan.

Baca Juga :  Kolaborasi SMA-SMK Jatim Cetak Prestasi di Tingkat ASEAN

‘’Pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir. Baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan yang diluncurkan Pemprov Jatim,’’ ujar Khofifah.

Subsidi Potensi Pendapatan Pajak 2022 hingga Rp 9,5 Miliar

Setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojol yang bisa menikmati kebijakan insentif tersebut. Dengan begitu, berdampak pada berkurangnya potensi pajak mencapai Rp 9,5 miliar.

Sementara itu, program pemutihan yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September juga akan tetap berjalan sampai dengan 15 Desember mendatang. Pemutihan ini meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas bea balik nama kedua dan seterusnya.

‘’Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak melain juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim, termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim,’’ terang orang nomor satu di Jatim tersebut. (humas pemprovjatim/don/her/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/