alexametrics
30.8 C
Madiun
Tuesday, May 24, 2022

Pemprov Jatim Raih Penghargaan Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

SURABAYA – Penghargaan level nasional diraih Pemprov Jatim. Yakni sebagai provinsi terbaik Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2021. Penghargaan diberikan oleh Dirjen Politk dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bachtiar saat Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2022 di Bogor kemarin (24/3).

Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut Jatim dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial. Di Jatim, tim terpadu penanganan konflik sosial dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda, Kajati, Kabinda, ulama, tokoh agama dan masyarakat.

Khofifah mengatakan prestasi tersebut merupakan wujud serta hasil dari jalinan strong partnership yang telah dibangun selama ini. ‘’Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil dari kesolidan, strong partnership, harmonious collaboration yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, ulama, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, di Jatim bisa terjadi suasana yang aman dan kondusif,’’ kata gubernur dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Jawa Pos Radar Madiun.

Berdasarkan catatan Kemendagri terkait hasil evaluasi pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021, terdapat 10 provinsi terbaik. Pertama adalah Provinsi Jatim. Kemudian, Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DI Jogjakarta, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Riau dan DKI Jakarta.

Baca Juga :  Khofifah Desak Usut Tuntas Aksi Penusukan Wiranto

Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan bahwa setiap daerah memiliki permasalahan dan dinamika masing-masing. Namun, menurutnya, bagaimana permasalahan itu bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

Di Jatim, kata Khofifah, stabilitas dan keamanan yang kondusif terjadi karena adanya sinergitas kuat antarelemen. Selain itu, terjalinnya komunikasi dua arah serta kesamaan langkah dalam menangani setiap permasalahan atau dinamika yang terjadi.

‘’Setelah tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan ini, Insya Allah tidak akan membuat kita menjadi jumawa. Sebaliknya, justru akan menambah semangat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jatim untuk kian waspada dalam menghadapi tantangan ke depan,’’ terang mantan menteri sosial tersebut.

Sementara itu, Dirjen Polpum Kemendagri Bachtiar mengapresiasi seluruh daerah yang telah optimal dalam melakukan penanganan konflik sosial. Dia berharap ke depannya para kepala daerah ikut mendukung kebijakan terkait penanganan konflik sosial. ‘’Dalam hal ini TNI/Polri turut serta mendorong kepala daerah agar mendukung kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial,’’ ujarnya. (her)

SURABAYA – Penghargaan level nasional diraih Pemprov Jatim. Yakni sebagai provinsi terbaik Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2021. Penghargaan diberikan oleh Dirjen Politk dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bachtiar saat Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2022 di Bogor kemarin (24/3).

Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut Jatim dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial. Di Jatim, tim terpadu penanganan konflik sosial dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda, Kajati, Kabinda, ulama, tokoh agama dan masyarakat.

Khofifah mengatakan prestasi tersebut merupakan wujud serta hasil dari jalinan strong partnership yang telah dibangun selama ini. ‘’Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil dari kesolidan, strong partnership, harmonious collaboration yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, ulama, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, di Jatim bisa terjadi suasana yang aman dan kondusif,’’ kata gubernur dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Jawa Pos Radar Madiun.

Berdasarkan catatan Kemendagri terkait hasil evaluasi pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021, terdapat 10 provinsi terbaik. Pertama adalah Provinsi Jatim. Kemudian, Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DI Jogjakarta, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Riau dan DKI Jakarta.

Baca Juga :  Rencana Bangun Sirkuit, Pemkab Magetan Minta Dana ke Pemprov Jatim

Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan bahwa setiap daerah memiliki permasalahan dan dinamika masing-masing. Namun, menurutnya, bagaimana permasalahan itu bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

Di Jatim, kata Khofifah, stabilitas dan keamanan yang kondusif terjadi karena adanya sinergitas kuat antarelemen. Selain itu, terjalinnya komunikasi dua arah serta kesamaan langkah dalam menangani setiap permasalahan atau dinamika yang terjadi.

‘’Setelah tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan ini, Insya Allah tidak akan membuat kita menjadi jumawa. Sebaliknya, justru akan menambah semangat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jatim untuk kian waspada dalam menghadapi tantangan ke depan,’’ terang mantan menteri sosial tersebut.

Sementara itu, Dirjen Polpum Kemendagri Bachtiar mengapresiasi seluruh daerah yang telah optimal dalam melakukan penanganan konflik sosial. Dia berharap ke depannya para kepala daerah ikut mendukung kebijakan terkait penanganan konflik sosial. ‘’Dalam hal ini TNI/Polri turut serta mendorong kepala daerah agar mendukung kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial,’’ ujarnya. (her)

Most Read

Artikel Terbaru

/