Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Cek Daftar Lengkap dan Tunjangannya

M
Penulis: Mizan Ahsani❯
Ilustrasi Foto : Pemerintah pusat menyetujui usulan formasi CPNS dan PPPK yang dikirimkan Pemkab Ponorogo.
Ilustrasi Foto : Pemerintah pusat menyetujui usulan formasi CPNS dan PPPK yang dikirimkan Pemkab Ponorogo.

Skema Baru untuk Serap Tenaga Honorer


Advertisement

Jawa Pos Radar Madiun - Pemerintah Indonesia resmi menerapkan sistem PPPK paruh waktu mulai tahun 2025.

Program ini dirancang untuk menampung tenaga honorer yang belum terangkat menjadi ASN penuh waktu, sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor publik.

Pegawai PPPK paruh waktu akan bekerja 4–6 jam per hari dengan gaji setara UMP atau UMK di daerah masing-masing.

Berdasarkan rata-rata nasional, gaji PPPK paruh waktu berada di kisaran Rp 2 juta hingga Rp 5,5 juta per bulan, tergantung wilayah dan jabatan.

Detail Gaji dan Tunjangan

Advertisement

Sama seperti PPPK penuh waktu, pegawai paruh waktu menerima gaji bulanan dengan potongan sesuai aturan keuangan negara. Bedanya, tunjangan diberikan secara proporsional.

Tunjangan yang bisa diterima mencakup tunjangan transportasi, makan, atau insentif kinerja terbatas.

Sementara PPPK penuh waktu mendapat paket tunjangan lengkap seperti tunjangan keluarga, jabatan, dan kinerja.

Pegawai dapat memeriksa rincian tunjangan melalui Surat Keputusan (SK) pengangkatan, portal kepegawaian instansi, atau langsung menghubungi bagian keuangan.

Slip gaji bulanan juga menampilkan rincian tunjangan secara transparan.

Dampak Positif bagi Ekonomi dan Pelayanan Publik

Meskipun gaji PPPK paruh waktu lebih kecil dibanding penuh waktu, pegawai tetap memperoleh perlindungan sosial dan hak kesejahteraan.

Pemerintah menilai kebijakan ini dapat membantu menekan angka pengangguran, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah. (naz)

Advertisement
Editor : Mizan Ahsani
Sumber : Radar Madiun

Artikel Terkait

Kabar Baik untuk Guru Honorer, Mendikdasmen Buka Peluang Seleksi CPNS dan PPPK

Kabar Baik untuk Guru Honorer, Mendikdasmen Buka Peluang Seleksi CPNS dan PPPK

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan guru non-ASN mendapat kesempatan tes PNS atau PPPK. Jika tidak lolos, status tetap aman dan digaji melalui dana BOS.

Pemkab Ngawi Setop Sementara Rekrutmen CPNS-PPPK, Antisipasi Anggaran 2027

Pemkab Ngawi Setop Sementara Rekrutmen CPNS-PPPK, Antisipasi Anggaran 2027

Pemkab Ngawi menghentikan sementara rekrutmen CPNS dan PPPK untuk mengantisipasi pengetatan anggaran 2027 tanpa mengurangi jumlah ASN.

Pilkades Pacitan 2026: PNS Cukup Izin, PPPK Wajib Mundur

Pilkades Pacitan 2026: PNS Cukup Izin, PPPK Wajib Mundur

ASN yang maju pada Pilkades 2026 di Pacitan harus memenuhi syarat berbeda. PNS cukup mengantongi izin, sedangkan PPPK wajib mengundurkan diri.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer