Jawa Pos Radar Madiun – Gonjang-ganjing kenaikan gaji PNS kembali menguat menjelang 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan dukungannya terhadap rencana tersebut, namun mengingatkan bahwa pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal negara.
Rini menyebut kenaikan gaji ASN tidak bisa diputuskan sepihak.
Pemerintah harus memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup stabil sebelum kebijakan diberlakukan.
“Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal,” ujarnya di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (18/11).
Ia menegaskan belum ada pertemuan lanjutan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai hal ini. Meski begitu, komunikasi sudah dilakukan melalui surat resmi.
“Belum (bertemu Purbaya), tapi kita sudah bersurat,” kata Rini.
Rencana kenaikan gaji ASN pada 2026 pertama kali mengemuka lewat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memutakhirkan RKP 2025. Dokumen tersebut memasukkan penyesuaian gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.
Isi lampiran Perpres 79/2025 juga menegaskan fokus pemerintah:
“Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara.”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa rencana penyesuaian gaji masih dalam proses kajian internal.
“Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10).
Pemerintah menekankan perlunya perhitungan fiskal yang cermat untuk memastikan kebijakan tidak membebani APBN 2026. (ota)
