alexametrics
26.6 C
Madiun
Monday, June 27, 2022

Pemprov Jatim Raih Opini WTP Kesebelas Kali dari BPK

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madiun – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih oleh Pemprov Jawa Timur (Jatim). Terbaru, opini WTP diberikan oleh BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Jatim tahun anggaran 2021.

Predikat ini bukan raihan pertama. Tapi, sudah merupakan yang ke-sebelas kalinya diterima oleh Pemprov Jatim. Bahkan, dalam tujuh tahun terakhir opini WTP didapat secara berturut-turut.

LHP atas LKPD Pemprov Jatim tahun anggaran 2021 tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Kusnadi dalam sidang paripurna di gedung dewan pada Rabu (25/5) siang.

Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov beserta seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda). ”Atas kerja keras, komitmen dan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, kita patut mensyukuri atas Opini WTP untuk LKPD Pemprov Jatim tahun anggaran 2021,” ucap Gubernur Khofifah.

Walaupun telah mendapatkan predikat WTP, Gubernur Khofifah tetap menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyisir rekomendasi agar segera dilakukan tindak lanjut, sesuai arahan dari BPK RI.

“Saya minta agar rekomendasinya bisa disegerakan. Ini jadi tugas kita bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dicatatkan dalam LHP BPK RI yang diterimakan hari ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa Pemprov Jatim memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu. Hal ini tak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemprov Jatim.

“Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan, akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan,” tutur Gubernur Khofifah.

Baca Juga :  Airlangga Targetkan Jogjakarta Jadi Lumbung Suara Golkar di Pemilu 2024

“Penguatan tersebut harus dilakukan baik pada level Perangkat Daerah, tingkat Satuan Kerja, maupun secara komprehensif melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” imbuhnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menekankan kepada seluruh instansi yang mengelola keuangan daerah untuk secara terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.

“Tujuannya, agar dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat dilaksanakan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” jelas Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah kembali menyampaikan terima kasih kepada pihak BPK yang telah menjalankan tugas secara komprehensif dan profesional. Serta atas pemberian Opini WTP yang ke-11 kalinya bagi Pemprov Jatim.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq menyatakan selamat atas capaian gemilang Pemprov Jatim. Dirinya berpesan bahwa prestasi ini patut dijadikan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Jatim. “Sehingga nantinya akan menjadi kebanggaan bagi kita semua dan seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap agar capaian ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Karena ke depannnya tuntutan dari masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik akan terus meningkat.

Pemberian opini WTP kepada Pemprov Jatim sendiri telah melewati empat kriteria yang telah ditetapkan. Keempatnya adalah kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut, Wagub Emil Elestianto Dardak, Pj Sekdaprov Wachid Wahyudi, Ketua DPRD Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Achmad Iskandar dan Sahat Tua Simanjuntak, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim. Ka OPD Pemprov Jatim. (*/adv)

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madiun – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih oleh Pemprov Jawa Timur (Jatim). Terbaru, opini WTP diberikan oleh BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Jatim tahun anggaran 2021.

Predikat ini bukan raihan pertama. Tapi, sudah merupakan yang ke-sebelas kalinya diterima oleh Pemprov Jatim. Bahkan, dalam tujuh tahun terakhir opini WTP didapat secara berturut-turut.

LHP atas LKPD Pemprov Jatim tahun anggaran 2021 tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Kusnadi dalam sidang paripurna di gedung dewan pada Rabu (25/5) siang.

Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov beserta seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda). ”Atas kerja keras, komitmen dan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, kita patut mensyukuri atas Opini WTP untuk LKPD Pemprov Jatim tahun anggaran 2021,” ucap Gubernur Khofifah.

Walaupun telah mendapatkan predikat WTP, Gubernur Khofifah tetap menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyisir rekomendasi agar segera dilakukan tindak lanjut, sesuai arahan dari BPK RI.

“Saya minta agar rekomendasinya bisa disegerakan. Ini jadi tugas kita bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dicatatkan dalam LHP BPK RI yang diterimakan hari ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa Pemprov Jatim memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu. Hal ini tak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemprov Jatim.

“Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan, akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan,” tutur Gubernur Khofifah.

Baca Juga :  Berita Duka: Didi Kempot Meninggal Dunia

“Penguatan tersebut harus dilakukan baik pada level Perangkat Daerah, tingkat Satuan Kerja, maupun secara komprehensif melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” imbuhnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menekankan kepada seluruh instansi yang mengelola keuangan daerah untuk secara terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.

“Tujuannya, agar dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat dilaksanakan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” jelas Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah kembali menyampaikan terima kasih kepada pihak BPK yang telah menjalankan tugas secara komprehensif dan profesional. Serta atas pemberian Opini WTP yang ke-11 kalinya bagi Pemprov Jatim.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq menyatakan selamat atas capaian gemilang Pemprov Jatim. Dirinya berpesan bahwa prestasi ini patut dijadikan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Jatim. “Sehingga nantinya akan menjadi kebanggaan bagi kita semua dan seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap agar capaian ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Karena ke depannnya tuntutan dari masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik akan terus meningkat.

Pemberian opini WTP kepada Pemprov Jatim sendiri telah melewati empat kriteria yang telah ditetapkan. Keempatnya adalah kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut, Wagub Emil Elestianto Dardak, Pj Sekdaprov Wachid Wahyudi, Ketua DPRD Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Achmad Iskandar dan Sahat Tua Simanjuntak, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim. Ka OPD Pemprov Jatim. (*/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/