Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kabar Gembira! TPG Guru Lulusan PPG 2025 Dipastikan Cair Jelang Lebaran 2026

G
Penulis: Grendy Damara❯

MENGABDI: Salah seorang guru saat mengajar muridnya di sekolah dasar. (SUGENG DWI N./JAWA POS RADAR PACITAN)
MENGABDI: Salah seorang guru saat mengajar muridnya di sekolah dasar. (SUGENG DWI N./JAWA POS RADAR PACITAN)


Advertisement

Jawa Pos Radar Madiun – Penantian panjang yang melelahkan akhirnya berujung manis. Ribuan guru, khususnya mereka yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025, kini bisa bernapas lega.

Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi memastikan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat tertunda pembayarannya, akan segera dicairkan.

Pemerintah menargetkan hak para pahlawan tanpa tanda jasa ini sudah bisa diterima menjelang Hari Raya Idul Fitri atau sekitar bulan Maret 2026.

Advertisement

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Thobib, pada Rabu (4/2).

"Pemerintah telah mengusulkan penambahan anggaran dan alhamdulillah telah memperoleh persetujuan DPR RI. Pembayaran akan dilakukan sesuai ketentuan," ujar Thobib.

Baca Juga: Semifinal Piala Asia Futsal 2026: Iran Waspada Penuh, Irak Siapkan Mental Baja Tantang Sang Raja

Kenapa Sempat Tertunda? Ini Penjelasannya

Thobib meluruskan berbagai spekulasi yang menyebut pemerintah abai terhadap nasib guru.

Advertisement

Menurutnya, keterlambatan pembayaran TPG bagi lulusan 2025 murni disebabkan oleh kendala teknis siklus anggaran, bukan karena ketidakpedulian.

Berikut kronologi penyebab keterlambatan tersebut:

  1. Siklus Anggaran: Postur anggaran tahun 2026 sudah ditetapkan (diketok palu) pada Oktober 2025.

  2. Waktu Kelulusan: Pelaksanaan dan kelulusan peserta PPG 2025 baru rampung menjelang akhir tahun 2025.

  3. Dampak: Data lulusan baru tersebut belum masuk dalam skema anggaran awal 2026, sehingga memerlukan mekanisme pengajuan anggaran tambahan (susulan).

"Keterlambatan ini adalah konsekuensi mekanisme anggaran, bukan karena minimnya komitmen negara," tegasnya.

Baca Juga: SPPT Double Dihapus, Target PBB-P2 Ngawi 2026 Turun Rp 200 Juta

Tepis Isu Video Viral

Dalam kesempatan tersebut, Kemenag juga mengklarifikasi polemik potongan video Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, yang sempat viral dan memicu kemarahan netizen serta para guru.

Thobib menjelaskan, narasi yang beredar di media sosial tidak utuh. Video tersebut sejatinya merekam momen Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di mana Kemenag justru sedang memperjuangkan usulan tambahan anggaran.

Salah satu poin utamanya adalah untuk menutupi kekurangan pembayaran TPG bagi guru lulusan PPG 2025 tersebut.

"Sekitar 80 persen anggaran Kemenag itu dialokasikan untuk sektor pendidikan keagamaan. Ini bukti keberpihakan negara," tambahnya.

Baca Juga: Pembiayaan Gerai KDMP di Madiun Pakai Dana Desa, KKMP Dicicil dari DAU-DBH

Kado Lebaran yang Dinanti

Target pencairan pada Maret 2026 menjadi kabar yang sangat strategis.

Momen menjelang Lebaran kerap menjadi waktu terberat bagi finansial para guru.

Cairnya tunggakan TPG ini diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan ekonomi, tetapi juga mengobati kekecewaan psikologis para pendidik yang sempat merasa terabaikan.

Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk merealisasikan janji tersebut tepat waktu. Bagi para guru, ini bukan soal kemewahan, melainkan soal keadilan yang tak boleh lagi ditunda. (naz)

Advertisement

Artikel Terkait

Anggaran Jalan Cuma Rp 131 Miliar, Fraksi Demokrat DPRD Ponorogo Minta Belanja Barang Dipangkas

Anggaran Jalan Cuma Rp 131 Miliar, Fraksi Demokrat DPRD Ponorogo Minta Belanja Barang Dipangkas

Fraksi Partai Demokrat DPRD Ponorogo menyoroti tingginya alokasi belanja barang dan jasa di RAPBD 2027. Anggaran diminta digeser untuk perbaikan jalan dan jembatan.

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo mempertanyakan hilangnya alokasi kesehatan Rp 10,8 miliar di APBD 2027. Pemkab didorong optimalkan aset daerah untuk dongkrak PAD.

Transfer Pusat Terpangkas Rp 142 M, Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo Pertanyakan Nasib Pelayanan Dasar

Transfer Pusat Terpangkas Rp 142 M, Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo Pertanyakan Nasib Pelayanan Dasar

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo menyoroti berkurangnya dana transfer pusat sebesar Rp 142,33 miliar dan dana desa Rp 130,92 miliar dalam rancangan APBD 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer