Yasika Aulia Ramadhani dan 41 Dapur MBG: Antara Inisiatif Muda dan Ujian Transparansi Si Anak DPR
Jawa Pos Radar Madiun - Nama Yasika Aulia Ramadhani mendadak ramai diperbincangkan di jagat maya.
Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia memegang kendali atas 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan.
Langkah besar ini memicu perdebatan hangat antara apresiasi terhadap peran anak muda dan tuntutan akuntabilitas publik.
Antara Pemberdayaan Ekonomi dan Kritik Proses
Secara konsep, kehadiran dapur SPPG merupakan terobosan untuk menjamin nutrisi anak sekolah sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan.
Dengan melibatkan petani, peternak, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku, program ini memiliki potensi dampak sosial yang masif.
Namun, fakta bahwa Yasika merupakan putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan membuat publik bersikap lebih kritis.
Di media sosial, warganet mulai mempertanyakan beberapa poin mendasar:
-
Mekanisme Penunjukan: Bagaimana proses pemilihan pengelola puluhan dapur tersebut dilakukan?
-
Keterbukaan: Apakah prosesnya bersifat kompetitif bagi semua pelaku usaha atau UMKM?
-
Konflik Kepentingan: Bagaimana memastikan tidak ada intervensi latar belakang politik dalam program yang bersentuhan dengan kebijakan publik ini?
Dukungan: Momentum Anak Muda Berperan
Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang memberikan pembelaan.
Bagi kelompok ini, Yasika adalah representasi generasi Z yang berani mengambil tanggung jawab dalam program strategis nasional.
Latar belakang keluarga dinilai bukan sebuah kesalahan selama pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Kritik MBG Itu Rasional, Teror Wajib Diusut!
Transparansi Sebagai Jawaban Efektif
Inti dari polemik ini sebenarnya bermuara pada satu kata, yakni Akuntabilitas.
Mengingat program MBG merupakan agenda besar nasional yang melibatkan anggaran yang tidak sedikit, setiap pengelola lapangan akan selalu berada di bawah "mikroskop" publik.
Beberapa hal yang diharapkan publik untuk menjaga kepercayaan antara lain:
-
Laporan Terbuka: Publikasi sumber bahan baku dan keterlibatan UMKM lokal.
-
Audit Independen: Memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dikonversi menjadi nutrisi berkualitas bagi siswa.
-
Klarifikasi Pengelola: Penjelasan mengenai struktur manajemen untuk menjawab tudingan "bagi-bagi proyek".
Kesimpulan: Akses vs Akuntabilitas
Fenomena Yasika Aulia menegaskan bahwa di era digital, akses yang dimiliki seseorang bisa menjadi keunggulan sekaligus beban pembuktian.
Publik tidak lagi hanya melihat "apa" programnya, tapi "bagaimana" proses di belakangnya dijalankan.
Kesuksesan program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Selatan tidak hanya akan diukur dari kenyangnya perut anak-anak sekolah.
Selain itu, tentu juga dari jernihnya tata kelola yang dilakukan oleh para pemegang mandat di lapangan. (red)
