Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 belum akan langsung diterapkan.
Pemerintah masih memeriksa validitas data sebelum menentukan kelompok yang tidak lagi berhak membeli BBM bersubsidi tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan itu masih dalam tahap kajian. Pemerintah ingin memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil, Senin (31/8).
Data Desil 9–10 Masih Diperiksa
Validitas data menjadi salah satu faktor utama sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait Pertalite desil 9–10.
Pemerintah tidak ingin pembatasan justru menimbulkan persoalan karena terdapat masyarakat yang salah dikategorikan dalam kelompok penerima maupun bukan penerima subsidi.
“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah berharap penyaluran Pertalite dapat lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan subsidi energi.
Desil 9-10 Diarahkan Beli BBM Nonsubsidi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan salah satu skema pengendalian subsidi BBM yang dibahas adalah tidak memperbolehkan masyarakat kelompok desil 9 dan 10 membeli Pertalite.
