Jawa Pos Radar Madiun - Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menghadiri rapat pembahasan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (9/9).
Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tata kelola kelembagaan baru berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan mandat dari perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Nantinya, kementerian ini akan mengonsolidasikan kewenangan yang sebelumnya tersebar di berbagai unit, termasuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Badan Penyelenggara Haji, serta unit kerja di kantor wilayah Kemenag daerah.
Purwadi Arianto menjelaskan bahwa konsolidasi kelembagaan bertujuan memperkuat koordinasi dan efektivitas pelayanan.
Dengan struktur baru, birokrasi diharapkan lebih ramping sehingga pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi dari pusat hingga daerah.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam tata kelola pengawasan serta pengaturan peralihan pegawai.
Status SDM menjadi perhatian utama agar transisi menuju kementerian baru berjalan lancar tanpa mengganggu layanan yang sudah ada.
“Harapan kita bersama, Kementerian Haji dan Umrah dapat dirancang dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga benar-benar menghadirkan peningkatan kualitas layanan bagi jamaah,” ujar Purwadi.
Dengan pembentukan kementerian baru ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas ibadah haji dan umrah di Indonesia. (naz)
Editor : Mizan Ahsani