Jawa Pos Radar Madiun - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penolakan ini didasari oleh komitmen partai terhadap prinsip demokrasi dan mandat langsung dari rakyat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai yang diambil secara demokratis melalui mekanisme internal.
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1).
Menurut Hasto, pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru menjadi pelajaran penting.
Sistem kekuasaan yang terpusat kala itu dinilai menutup ruang partisipasi rakyat dan pada akhirnya memicu krisis legitimasi kepemimpinan.
Ia menilai kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat berpotensi melahirkan praktik kekuasaan yang otoriter, lemahnya akuntabilitas, serta suburnya penyalahgunaan hukum dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” tegasnya.
Meski demikian, Hasto tidak menampik bahwa pelaksanaan pilkada langsung masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang dan persaingan yang tidak sehat.
Namun, PDIP berupaya meminimalkan persoalan tersebut melalui semangat gotong royong dan penguatan aturan internal partai.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi pilkada di internal PDIP tidak diperjualbelikan.
Setiap kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas, termasuk pemecatan dari partai.
Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan aspek strategis dalam penempatan kader, khususnya di daerah-daerah penting seperti wilayah lumbung pangan, kawasan perbatasan, serta daerah strategis nasional seperti Papua.
Hasto menilai tingginya biaya politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor.
Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem dan penegakan hukum, bukan dengan mengubah mekanisme demokrasi yang telah memberi ruang partisipasi langsung bagi rakyat.
Ia mengingatkan bahwa jika wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal tersebut berpotensi menciptakan jarak antara kehendak rakyat dengan sistem politik yang dijalankan. (fin)
Editor : AA Arsyadani