Jawa Pos Radar Madiun - Sebuah paradoks memilukan menampar wajah Indonesia di awal tahun 2026.
Di tengah gelontoran anggaran fantastis Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), nekat mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena seharga Rp 10 ribu.
Tragedi ini menjadi potret buram di tengah ambisi pemerintah yang memangkas hampir sepertiga alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah minimal 20 persen dari APBN demi membiayai program makan gratis.
Surat Terakhir untuk Mama
Peristiwa memilukan ini terungkap ketika korban ditemukan tak bernyawa dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, MGT (47).
Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu adalah orang tua tunggal yang bekerja serabutan sebagai petani untuk menghidupi lima orang anak.
Dalam surat yang ditulis dengan tangan itu, tersirat keputusasaan mendalam seorang bocah yang merasa menjadi beban:
“Surat buat Mama... Mama saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi. Jangan menangis ya Mama. Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya. Selamat tinggal Mama.”
Kematian korban diduga kuat dipicu oleh rasa malu dan frustrasi karena tidak memiliki perlengkapan sekolah yang layak, sebuah kebutuhan dasar yang harganya tak sebanding dengan triliunan rupiah yang dibicarakan para elit di Jakarta.
Reaksi Keras Pejabat Negara
Kabar ini sontak memantik reaksi dari para petinggi negara. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut kejadian ini sebagai tamparan keras.
“Ya, ini harus menjadi cambuk ya,” ujar Cak Imin di Jakarta, Selasa (3/2). Ia meminta semua pihak mencari akar masalah dari frustrasi sosial yang dialami masyarakat kelas bawah.
"Kita juga harus cari akar masalah frustrasi sosial itu sudah sejauh mana. Ini pengingat agar semua pihak membuka diri untuk mudah dimintai tolong oleh siapa pun," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus mengakui adanya celah dalam pendataan warga miskin.
"Kami prihatin, turut berduka. Tentu ini menjadi atensi kita bersama. Kita harus memperkuat pendampingan dan data kita. Kita harapkan tidak ada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak terdata," tegas Gus Ipul.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku belum mengetahui informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Saya belum tahu, nanti coba kita selidiki ya. Nanti kita selidiki lagi penyebabnya apa dan sebagainya," ujar Mu'ti singkat.
Kasus ini memicu perdebatan publik mengenai prioritas anggaran negara.
Tahun 2026, anggaran MBG melonjak signifikan menjadi Rp 335 triliun untuk melayani 82,9 juta peserta. Sekitar Rp 255,5 triliun dialokasikan murni untuk pembelian makanan.
Ironisnya, dana jumbo ini diambil dengan memangkas pos anggaran pendidikan.
Tak heran publik mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Ketika akses dasar pendidikan seperti buku tulis dan alat tulis seharga Rp 10.000 masih menjadi barang mewah yang harus ditebus dengan nyawa oleh anak bangsa di pelosok negeri. (naz)
Editor : Mizan Ahsani