Jawa Pos Radar Madiun - Langkah cepat ditunjukkan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam waktu sekitar satu setengah bulan, lembaga ini telah mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 32,1 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumlah fantastis ini disebut sebagai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
“Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp 32,1 triliun. Belum pernah ada sepanjang sejarah republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan,” ujar Dadan dalam acara Indonesia Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Minggu (15/2).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam forum Indonesia Outlook 2026 di Jakarta.
Rincian Alokasi Dana MBG
Dari total Rp32,1 triliun yang telah dicairkan, distribusi anggaran dibagi secara terstruktur:
- 70% untuk pembelian bahan baku makanan
- 20% untuk biaya operasional, termasuk gaji karyawan
- 10% sebagai insentif bagi pihak-pihak pelaksana program
Skema ini dirancang agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga langsung menggerakkan ekonomi riil di daerah, khususnya sektor pangan dan pelaku UMKM penyedia bahan baku.
Total Anggaran MBG 2026 Tembus Rp335 Triliun
Sepanjang tahun ini, BGN mengelola anggaran sebesar Rp268 triliun, dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun. Artinya, total dana yang disiapkan untuk program MBG mencapai sekitar Rp335 triliun.
Menariknya, sebagian besar dana tersebut tidak berhenti di pusat.
"Jangan lupa bahwa 93% dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh badan gizi melalui KPPN langsung ke satuan pelayanan pemenuhan gizi di setiap SPPG," bebernya.
Sebanyak 93 persen anggaran disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Dana Mengalir hingga Kampung, Hampir Rp1 Miliar per SPPG
Menurut Dadan, dana MBG benar-benar mengalir hingga ke provinsi dan kampung-kampung. Setiap SPPG rata-rata menerima hampir Rp1 miliar per bulan.
Sebaran SPPG pun menjadi indikator besarnya uang yang berputar di suatu wilayah.
Di Aceh, terdapat 608 SPPG.
"Artinya, sekitar Rp 608 miliar beredar setiap bulan di provinsi tersebut. Sementara di Jawa Barat terdapat 5.295 SPPG, yang berarti dana sekitar Rp 5,295 triliun mengalir per bulan di wilayah itu," tukas Dadan.
Angka tersebut menunjukkan dampak ekonomi yang masif, terutama bagi daerah dengan jumlah SPPG besar seperti Jawa Barat.
Dampak Ekonomi dan Rekor Sejarah
Pencairan Rp32,1 triliun dalam waktu singkat menjadi catatan penting dalam tata kelola anggaran negara. Selain mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis, kebijakan ini juga berpotensi memperkuat perputaran ekonomi daerah secara langsung.
Dengan pola distribusi yang menyasar hingga tingkat bawah, program MBG bukan hanya agenda pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi nasional. (fin)
Editor : AA Arsyadani