Jawa Pos Radar Madiun – Langkah strategis diambil oleh Pemerintah dalam memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengelola ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga transparansi dan efisiensi anggaran negara yang besar dalam program tersebut.
Mengapa Polri Mengelola SPPG?
Pelibatan aparat keamanan dalam program sosial ini didasari oleh kebutuhan sistem pengamanan yang ketat. Berikut adalah poin-poin urgensi pelibatan Polri:
1. Integritas Rantai Pasok dan Keamanan Aset
Polri bertugas mencegah terjadinya penyelewengan volume maupun kualitas bahan pangan seperti beras, daging, dan telur.
Selain itu, fasilitas SPPG yang memiliki peralatan industri bernilai tinggi memerlukan pengamanan ketat untuk menghindari potensi pencurian atau kebocoran logistik.
Baca Juga: Viral Menu Berbuka Khas India di Ponpes Temboro Magetan, Pembeli Rela Antre Sebelum Magrib
2. Validasi Data dan Jangkauan Teritorial
Dengan adanya Bhabinkamtibmas, Polri memiliki keunggulan dalam memvalidasi data penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, agar bantuan tepat sasaran.
Kemampuan logistik Polri juga dinilai lebih siap untuk menjangkau wilayah terpencil atau rawan konflik dibanding instansi sipil biasa.
3. Disiplin SOP dan Higienitas
Dapur SPPG yang memproduksi ribuan porsi setiap hari memerlukan standar sanitasi dan prosedur keamanan pangan yang sangat disiplin.
Struktur komando Polri diharapkan mampu merespons cepat jika terjadi insiden darurat, seperti kasus keracunan massal.
Baca Juga: Polemik Emoji Waka BGN Sony Sonjaya, Sudah Benarkah Etika Pejabat dalam Merespons Kritik Mahasiswa?
4. Optimalisasi Aset dan Ekonomi Lokal
Pemanfaatan lahan Polres atau Polsek yang belum optimal dapat mempercepat implementasi program karena menghindari kerumitan pembebasan lahan baru.
Selain itu, Polri bertugas mengawasi agar penyerapan bahan baku dari petani dan peternak lokal tidak dimainkan oleh tengkulak atau mafia pangan.
Polri tidak ditempatkan sebagai tukang masak, melainkan sebagai manajer fasilitas dan pengawas operasional.
Tujuan utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi bagi kelompok rentan tanpa terbuang karena praktik korupsi atau inefisiensi. (naz)
Editor : Mizan Ahsani