Jawa Pos Radar Madiun — Nama Tiyo Ardianto mendadak menjadi sorotan nasional di awal 2026.
Mahasiswa asal Kudus yang lahir pada 26 April itu dikenal sebagai aktivis kampus yang kemudian terpilih menjadi Ketua BEM KM UGM.
Sorotan bermula ketika BEM UGM mengirim surat terbuka kepada UNICEF pada 6 Februari 2026.
Surat tersebut merespons tragedi seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang bunuh diri diduga karena tidak mampu membeli alat tulis sekolah senilai kurang dari Rp10 ribu.
Dalam surat itu, BEM UGM menyebut peristiwa tersebut sebagai cermin kegagalan negara menjamin hak dasar anak atas pendidikan.
Kritik diarahkan pada prioritas anggaran pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai menyedot dana besar namun belum menyentuh akar ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.
Kritik juga ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dengan bahasa yang tegas dan memicu perdebatan luas di media sosial.
Ancaman Datang Bertubi-tubi
Empat hari setelah surat tersebut beredar, Tiyo mengaku menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor berkode internasional Inggris.
Situasi memanas pada 13 Februari 2026 ketika ia kembali berorasi di Bundaran UGM bersama akademisi dan aktivis.
Dalam aksi itu, Tiyo mengenakan kaos bertuliskan “Maling Berkedok Gizi” sebagai bentuk kritik simbolik terhadap proyek MBG.
Sehari setelah aksi tersebut, ia kembali menerima ancaman pembunuhan dari pihak tak dikenal.
Teror tak berhenti di situ. Pada 14 Februari 2026, pesan bernada fitnah dikirim ke nomor WhatsApp ibunya. Pesan tersebut menuduh Tiyo menggelapkan dana kampus, lengkap dengan foto dan narasi provokatif.
Langkah Formal dan Dukungan Institusi
Tiyo menyatakan tidak gentar. Ia menegaskan tetap berkomitmen menyuarakan isu keadilan sosial, pendidikan, dan hak anak.
Ia juga telah mengambil langkah formal dengan mengomunikasikan kasus tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Koalisi Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), serta pihak Universitas Gadjah Mada sebagai institusi tempatnya bernaung.
“Soal teror dan ancaman yang saya, keluarga, dan pengurus BEM terima, kami sudah komunikasikan dengan LPSK, KIKA, dan Kampus UGM untuk tindak lanjutnya. Mohon doanya, ya. Insya Allah, Tuhan bersama orang-orang yang melawan kezaliman,” tulisnya melalui akun Instagram @tiyoardianto_.
Kritik ke Aparat: “Kriminal Sudah Habis?”
Tak hanya soal anggaran MBG, Tiyo juga mengkritik keterlibatan aparat kepolisian dalam pendirian beberapa dapur SPPG.
Ia mempertanyakan apakah tugas utama penegakan hukum sudah tuntas sehingga aparat justru terlibat dalam operasional katering program MBG.
Pernyataan tersebut kembali memantik perdebatan tajam. Sebagian mendukung sebagai bentuk kontrol sipil terhadap kekuasaan, sebagian lain menilai kritik tersebut berlebihan dan provokatif.
Panasnya Demokrasi Kampus
Kasus ini memperlihatkan dua wajah demokrasi Indonesia: kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, dan risiko tekanan ketika kritik menyasar kebijakan strategis negara.
Perdebatan tentang MBG, prioritas anggaran, hingga peran aparat seharusnya dijawab dengan data dan argumentasi terbuka. Bukan ancaman.
Teror terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik, jika benar terjadi, menjadi preseden serius bagi iklim kebebasan akademik.
Dan di tengah panasnya situasi, satu hal menjadi ujian bersama. Apakah ruang kritik akan dijaga sebagai bagian dari demokrasi, atau justru dibungkam oleh intimidasi? (naz)
Editor : Mizan Ahsani