Jawa Pos Radar Madiun - Isu intimidasi yang menimpa Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto memicu reaksi keras dari pemerintah.
Isu ini mencuat setelah Tiyo mengaku menjadi sasaran teror usai melontarkan kritik terkait kasus kematian seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas membantah adanya keterlibatan negara dalam aksi intimidasi terhadap aktivis kampus tersebut.
Bantahan Tegas Menteri HAM
Dalam pernyataannya, Natalius Pigai menjamin bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk melakukan tindakan teror kepada pihak manapun.
Ia menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebebasan berpendapat merupakan pilar demokrasi yang harus dijaga.
"Pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan teror," tegas Pigai di Jakarta.
Ia juga menyatakan bahwa hukum tidak boleh disalahgunakan untuk membungkam kritik masyarakat.
Baca Juga: BEM UGM Tolak Lapor Polisi usai Kena Teror Massal, Soroti Kepercayaan Publik kepada Aparat
Desakan Penyelidikan oleh Aparat Kepolisian
Meski membantah keterlibatan pemerintah, Pigai mengaku belum mengetahui rincian teror yang dialami oleh Tiyo maupun identitas pelakunya.
Oleh karena itu, ia mendorong aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini guna menghindari spekulasi yang berkembang liar di masyarakat.
Transparansi dalam penyelidikan ini dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia.
Baca Juga: Uji Lab Ungkap Penyebab Keracunan Santri Ngawi, Dua Makanan MBG Positif Bakteri
Respons Tiyo Ardianto: Butuh Bukti, Bukan Sekadar Bantahan
Menanggapi pernyataan pemerintah, Tiyo Ardianto menilai bahwa klarifikasi lisan saja tidaklah cukup.
Ia mendesak pemerintah untuk menunjukkan bukti nyata melalui pengusutan transparan dan perlindungan yang konkret.
Pemerintah, kata dia, harus Menjamin keamanan aktivis kampus dalam menyuarakan hak konstitusional mereka.
Kasus ini dipandang sebagai ujian nyata bagi ruang kebebasan sipil di Indonesia.
Sebagai barometer demokrasi, perlindungan terhadap suara mahasiswa menjadi indikator sejauh mana negara berani menjamin rasa aman bagi warga yang bersikap kritis. (naz)
Editor : Mizan Ahsani