Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MK Harus Ambil Putusan Jernih

H
Penulis: Hengky Ristanto❯
Ilustrasi foto : Petugas KPU Ngawi yang bertugas menerima pendaftar bacaleg Pemilu 2024. (Dokumen/JAWA POS RADAR NGAWI)
Ilustrasi foto : Petugas KPU Ngawi yang bertugas menerima pendaftar bacaleg Pemilu 2024. (Dokumen/JAWA POS RADAR NGAWI)
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun - Sistem Pemilu 2024 masih berpolemik. Menyusul adanya gugatan terhadap mekanisme proporsional terbuka dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) urung memberikan putusan perihal sistemnya tetap terbuka atau tertutup. ‘’Semoga MK bisa mengambil putusan yang jernih,’’ kata Rektor Universitas Soerjo, Ngawi, Andi Sutrasno.

Menurut Andi, sistem terbuka atau tertutup sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Bila terbuka, calon legislatif (caleg) bisa lebih dekat dengan konstituennya. Sebab caleg yang berhak mendapatkan kursi parlemen adalah peraih suara terbanyak. ‘’Kampanye dan janji politik bersinggungan langsung dengan masyarakat,’’ ujarnya.

Kekurangannya, lanjut dia, jarak antara masyarakat dengan partai politik (parpol) tidak terlalu dekat. Sebab konstituen memilih caleg mempertimbangkan ketokohan, bukan parpol pengusung. Tidak mengherankan banyak parpol mengambil seseorang punya banyak massa dan finansial kuat ketimbang kadernya sendiri. ‘’Proporsional terbuka juga membuat banyak politisi mudah pindah dari satu parpol ke parpol lainnya,’’ ucapnya.

Andi mengatakan, keunggulan proporsional tertutup memperkuat posisi parpol. Kaderisasi bisa berjalan dengan baik. Namun, sistem itu punya kelemahan berupa membatasi anggota legislatif terpilih. Sebab keputusan bergantung parpol. ‘’Praktik jual-beli kursi juga lebih menguat walau praktik serupa bisa terjadi di proporsional terbuka,’’ ujarnya.

Dia berpandangan bahwa MK tidak perlu ambil pusing dalam mengambil putusan. Pada 2008, MK telah memutuskan objek konstitusi yang sama. Yakni, pemilu tidak menerapkan proporsional tertutup. ‘’Kalau nanti memutuskan proporsional tertutup, bisa dibilang MK mengingkari dan kontradiksi terhadap putusan 15 tahun silam,’’ pungkasnya. (sae/cor)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer