Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soroti Data BPS soal Warga Prasejahtera, DPRD Minta Eksekutif Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

B
Penulis: Budhi Prasetya❯

 


Advertisement

Ilustrasi Foto : BLT DBHCHT senilai Rp 3 miliar disiapkan untuk intervensi 2.300 warga prasejahtera ekstrem. (DOKUMEN/JAWA POS RADAR NGAWI)
Ilustrasi Foto : BLT DBHCHT senilai Rp 3 miliar disiapkan untuk intervensi 2.300 warga prasejahtera ekstrem. (DOKUMEN/JAWA POS RADAR NGAWI)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun - Kalangan DPRD Ngawi menyoroti kenaikan jumlah penduduk miskin atau warga prasejahtera.

Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mencatat jumlah warga prasejahtera naik dari 119 ribu jiwa menjadi 121 ribu.

Advertisement

Kenaikan jumlah warga pra sejahtera mengacu perhitungan setahun per Maret tahun lalu. Persentasenya 14,5 persen dari total jumlah penduduk.

"Kami menyanyangkan kenaikan angka warga miskin," kata Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar kemarin.

Advertisement

Heru meminta eksekutif mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinannya.

Khususnya mengkaji ulang efektivitas pemberian jaring pengaman sosial (JPS) yang dinilai belum maksimal.

Heru menilai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi sebagian penerima memberikan efek candu. Mereka menggantungkan hidupnya dengan bantuan tersebut.

"Jadinya mengganggu produktivitas dan etos kerja," ujarnya.

Perangkat daerah diminta menggencarkan program pemberdayaan yang muaranya menciptakan lapangan kerja baru.

Setidaknya program tersebut memfasilitasi anak muda yang baru lulus sekolah.

Heru menilai pemkab punya tanggung jawab moral cukup tinggi dalam menanggulangi kemiskinan. Pasalnya, kabupaten ini berstatus lumbung padi nasional.

Keunggulan tersebut seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

"Pekerjaan rumah sebagai lumbung pangan nasional, bisa mensejahterakan masyarakat," tuturnya. (sae/cor)

Advertisement
Editor : Budhi Prasetya
Sumber : Radar Madiun

Artikel Terkait

Bedah Rumah di Bendo Magetan Terganjal Status Tanah, 6.471 KK Terdampak

Bedah Rumah di Bendo Magetan Terganjal Status Tanah, 6.471 KK Terdampak

Program bedah RTLH di Bendo, Magetan, terkendala status tanah Tipe B. Sekitar 154 hektare lahan tersebut dihuni 6.471 KK.

Sekali Jalan Atasi Kemiskinan dan Stunting, Pemkab Ponorogo Petakan Potensi Tiap Desa

Sekali Jalan Atasi Kemiskinan dan Stunting, Pemkab Ponorogo Petakan Potensi Tiap Desa

Pemkab Ponorogo mengintegrasikan penanganan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, dan potensi lokal melalui pemetaan desa.

Pemkot Madiun Kerahkan 2.600 Kader Dasawisma untuk Pemetaan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemkot Madiun Kerahkan 2.600 Kader Dasawisma untuk Pemetaan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemkot Madiun menjadikan Hari Jadi ke-108 sebagai momentum memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer