Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ranperda APBD 2025 Diterima DPRD Ngawi dengan Catatan, Yuwono: Postur PAD Masih Sangat Rendah

A
Penulis: Asep Syaeful❯
SAH: Ranperda APBD 2024 disetujui DPRD Ngawi dalam rapat paripurna di aula kantor DPRD Ngawi, Rabu (20/11).
SAH: Ranperda APBD 2024 disetujui DPRD Ngawi dalam rapat paripurna di aula kantor DPRD Ngawi, Rabu (20/11).
 
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Ngawi tahun 2025 diterima oleh DPRD kabupaten setempat.

Hal itu terlihat dalam rapat paripurna DPRD Ngawi hari Rabu (20/11). Agenda sidang yakni jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap pembahasan Ranperda APBD 2025.


Advertisement

Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, semua pandangan umun yang dilontarkan fraksi-fraksi legislatif sudah terjawab.

Tapi ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut dalam rancangan APBD. Yakni pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah.

"Postur PAD masih sangat rendah, hanya 13 persen dari APBD," kata King, sapaan Yuwono Kartiko.

Advertisement

Dia mengatakan, PAD masih di angka sekitar Rp 330 miliar. Itu sangat kecil untuk APBD yang mencapai Rp 2,2 triliun.

Sedangkan pendapatan transfer dari pusat tergolong tinggi, yakni mencapai 86 persen.

Itu menandakan tata kelola pemerintahan masih sangat bergantung ke pusat. Sehingga menjadikan daerah tidak mandiri.

Advertisement

"Ini jadi catatan bagi Pemkab Ngawi untuk terus menggenjot meningkatkan PAD dan efisiensi belanja," terangnya.

Terkait pajak kendaraan bermotor, dia pesimistis bisa meningkatkan PAD secara signifikan karena persentase naik menjadi 66 persen.

Namun, tidak ada dana bagi hasil (DBH) penyeimbang. Karena pendapatan PKB tergantung pada pertumbuhan kendaraan bermotor.

Sedangkan Ngawi angka pertumbuhannya tidak banyak. Berbeda dengan kota-kota besar yang memiliki banyak kendaraan, maka kebijakan harmonisasi PKB itu lebih menguntungkan.

"Paling bagus untuk menggenjot peningkatan PAD dengan mengintensifkan investasi," terangnya.

Sementara itu Pjs Bupati Ngawi Pjs Bupati Ngawi Tiat Surtiati Suwardi mengatakan pada prinsipnya semua pandangan umum fraksi sudah dijawab dan langsung ditindak.

Terkait kebijakan PKB, memang menurun. Potensinya hanya sekitar Rp 61 miliar. Sementara tahun ini mencapai Rp 64 miliar.

"Memang sesuai dengan jumlah kendaraan, kalau banyak itu menguntungkan," ujarnya. (sae/den/*)

 
 
 

Advertisement
Editor : Budhi Prasetya
Sumber : Radar Madiun

Artikel Terkait

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo mempertanyakan hilangnya alokasi kesehatan Rp 10,8 miliar di APBD 2027. Pemkab didorong optimalkan aset daerah untuk dongkrak PAD.

Anggaran Fisik Sisa Rp 80 Juta per Desa, DPRD Desak Pemkab Ponorogo Ambil Alih Proyek Infrastruktur

Anggaran Fisik Sisa Rp 80 Juta per Desa, DPRD Desak Pemkab Ponorogo Ambil Alih Proyek Infrastruktur

Alokasi Dana Desa (DD) Ponorogo pada RAPBD 2027 dipangkas drastis hingga Rp 130,9 miliar. DPRD mendesak Pemkab segera memprioritaskan infrastruktur desa.

Parkir Pasar Sleko Dikelola Perumda Aneka Usaha, Petugas Lama Tetap Dipekerjakan

Parkir Pasar Sleko Dikelola Perumda Aneka Usaha, Petugas Lama Tetap Dipekerjakan

Parkir Pasar Sleko mulai dikelola Perumda Aneka Usaha pada 21 Oktober 2026. Target pendapatan Rp 52,5 juta per bulan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer