UMKM Ngawi Terancam Tersisih Pasar Digital, Kanang Minta Pemerintah Bertindak
Jawa Pos Radar Ngawi – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ngawi dituntut segera beradaptasi dengan perdagangan digital. Jika terlambat, mereka berisiko kehilangan pasar di tengah persaingan produk yang semakin terbuka melalui platform e-commerce.
Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI Budi Sulistyono Kanang dalam kegiatan edukasi kebijakan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Ngawi, Rabu (28/10).
Kanang menilai teknologi informasi kini memegang peran penting dalam menentukan arah perdagangan. Perubahan tersebut harus direspons pemerintah pusat maupun daerah melalui pendampingan nyata kepada pelaku usaha kecil.
"Digitalisasi perdagangan ini harus kita songsong dengan baik. Kalau kita tidak hadir, pemerintah pusat tidak hadir, pemerintah kabupaten tidak hadir, maka rakyat dan UMKM akan makin jauh tersisih," tegas Kanang.
Menurut Kanang, pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan regulasi perdagangan digital. Pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar juga perlu diperkuat, terutama produk impor yang dinilai belum memenuhi ketentuan standar.
Dia menyoroti masuknya barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar industri dalam negeri. Kondisi tersebut dikhawatirkan memperberat persaingan bagi pelaku usaha lokal.
"Banyak barang masuk tanpa SNI maupun standar industri dalam negeri. Ini harus ada tindakan tegas dari kementerian terkait," ujarnya.
Kanang meminta kementerian terkait meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan persaingan berlangsung secara adil. Dengan begitu, UMKM dalam negeri tidak harus menghadapi persaingan dari produk yang mengabaikan ketentuan.
Kanang mengingatkan bahwa keberlangsungan industri dalam negeri berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Sebuah industri yang beroperasi tidak hanya memberikan pekerjaan kepada karyawannya. Keberadaannya juga menghidupkan warung makan, usaha kos, jasa parkir, hingga pemasok bahan baku.
