Jawa Pos Radar Ngawi – Kesadaran satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terhadap kelestarian lingkungan masih rendah.
Dari total 33 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Ngawi, hanya empat lokasi yang memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi Dodi Aprilasetia menyebut empat lokasi itu berada di Desa Cangakan, Kasreman; Desa Ngawi Purba, Ngawi; Desa Cepoko, Ngrambe; dan Desa Kwadungan Lor, Padas.
’’Artinya, 29 SPPG lainnya belum memiliki SPPL. Ini menjadi dasar kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi,’’ ujarnya, kemarin (2/11).
Menurut Dodi, SPPL merupakan bentuk kesanggupan pengelola SPPG dalam mengelola dampak lingkungan di sekitar lokasi operasional.
’’Dokumen itu penting sebagai bukti tanggung jawab SPPG terhadap lingkungan sekitar,’’ jelasnya.
DLH menyoroti pengelolaan limbah cair dan sisa makanan dari dapur SPPG yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik.
Karena itu, setiap SPPG wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan menerapkan sistem pengelolaan limbah domestik yang ramah lingkungan.
’’Limbah organik bisa diolah menjadi pupuk atau bahan budidaya maggot melalui kerja sama dengan karang taruna desa. Ini bentuk nyata penerapan ekonomi sirkular di tingkat lokal,’’ terang Dodi.
Dia menegaskan bahwa penerapan SPPL bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial.
’’SPPL adalah janji dan komitmen terhadap lingkungan agar kegiatan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif,’’ pungkasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto