alexametrics
23.3 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

HUT Korpri

SECARA formal, Korpri lahir di era Orde Baru. Dukungan pegawai sangat dibutuhkan oleh pemerintahan yang baru lahir. Menggalang dukungan secara alami tentu sulit. Mengatur tentu lebih mudah. Lahirnya PP 6/1970 tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri dalam Rangka Pembinaan Sistem Kepegawaian Negeri Republik Indonesia dimaksudkan sebagai desain monoloyalitas Korpri.

Belajar dari sejarah sebelumnya, pegawai sangat sulit bersatu. Di zaman penjajahan Belanda, belum ada organisasi tunggal. Masih sangat sektoral. Pada 1911 berdiri Perhimpunan Bumi Putera Pabean. Lalu, pada 1912 berdiri Persatuan Guru Hindia Belanda. Sementara pegawai di Departemen Dalam Negeri berkumpul dalam Persatuan Pegawai Binnenlandch Bestuur.

Setelah kemerdekaan, organisasi pegawai negeri berhimpun dalam kementerian lembaga masing-masing. Dalam perjalanan kemerdekaan, tidak ada larangan menjadi anggota partai politik. Tentu setiap partai yang berkuasa akan menempatkan kadernya pada posisi strategis. Ini membuat ekosistem karier pegawai menjadi tidak profesional dan kondusif.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membuat presiden memegang kendali pemerintahan dengan sedemikian besar. Menyadari peran sentral pegawai dalam mengeksekusi keputusan politik, dan untuk mencegah supaya tidak terlalu dalam diintervensi, pegawai pun dilarang berpolitik.

Perpres 2/1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat lantas diterbitkan. Berlaku untuk pemegang pangkat dan golongan tinggi yang notabene pengambil kebijakan, juga pegawai pemerintah pusat dan daerah yang digaji berdasarkan golongan F dari peraturan gaji pegawai negeri 1955.

Pendulum berganti, Orde Baru berkuasa. Partai politik dianggap biang ketidakstabilan politik. Loyalitas pegawai kepada pemerintah yang berkuasa jadi harga mati. Pegawai diharapkan hanya bekerja dan tidak berpolitik. Kotak-kotak dihilangkan. Keseragaman dikedepankan.

Permendagri 12/1969 jadi senjata pemungkas untuk melarang PNS terlibat secara aktif dalam partai politik. Permendagri ini disebut sebagai ”jimat sakti” bagi stabilitas dan kemenangan Golkar selanjutnya. Dalam sejarah enam kali pemilu selama Orde Baru, Golkar selalu menang.

PNS tentu akan loyal. Aturan yang mengikat membuat mereka menjadi sangat taat. Ditambah pemerintahan yang diciptakan memang didesain sentralistik. Keseragaman terus diciptakan. Sesuai Keppres 12/1972, pakaian sipil harian pegawai saja berseragam safari. Sampai-sampai pesuruh saja pakaiannya safari. Bajunya lebih keren dibanding tugasnya.

Baca Juga :  Tantangan Pers di Setiap Zaman

Ekosistem politik diatur sesuai tafsir penguasa. Bukan idealnya. Usai pemilu 1971, partai disederhanakan. Di pemilu 1977 hanya tiga partai: PPP, PDI, dan Golkar. Politik floating mass diterapkan. Kepengurusan partai politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat sengaja dijauhkan dari politik.

Partisipasi politik ditekan. Jargon yang diusung, stabilitas menjadi panglima. Dengan stabilitas yang terjaga, pertumbuhan ekonomi terus naik. Tak heran ”trilogi pembangunan” menjadi untaian kata yang harus dihafal di luar kepala. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan, selalu jadi kalimat sakti bagi seluruh pejabat negeri.

Hampir tidak ada kontrol terhadap penguasa. Kebenaran juga sesuai tafsir penguasa. Perbedaan pendapat adalah musuh yang harus dibasmi. Berlindung pada tafsir musyawarah yang telah ditetapkan menjadi budaya bangsa.

Korpri mencatatkan sejarah yang kurang enak di masa ini. Pemaksaan terhadap monoloyalitas menggiring Korpri berpihak terang-terangan kepada Golkar sebagai lembaga politik peserta pemilu. Jalur birokrasi yang diciptakan merupakan mesin turbo bagi kemenangan Golkar selama Orde Baru.

Reformasi membalikkan itu semua, termasuk Korpri yang kini berusia 50 tahun. Organisasi yang sedemikian besar dan strategis ini mendapat pelajaran berharga. Netralitas dan larangan berpolitik bagi anggota Korpri telah ditetapkan.

UU 43/1999 tentang Perubahan Pokok-Pokok Kepegawaian tegas melarang PNS jadi anggota partai politik. Mengacu ketentuan ini, PNS yang jadi anggota maupun pengurus parpol bakal diberhentikan. Demikian juga ketentuan perundangan yang mengatur selanjutnya.

Namun, PNS atau ASN itu merupakan pesona sekaligus seksi. Ada 4,1 juta ASN di Indonesia. Rayuan, pinangan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung parpol selalu terjadi. Tampak sekali setiap pemilu, apalagi pilkada. Sebagai elite warga negara yang terdidik, tentu harus cerdas. Sejarah mengajarkan, ongkos sosial politik yang demikian mahal harus dibayar Korpri bila berpihak.

Netralitas harus menjadi roh Korpri. Menjaga tegaknya negeri ini harus menjadi ideologi. Korpri harus berada di tengah, menyeimbangkan. Seperti neraca, yang menjaga keadilan dan kejujuran. Jalan ketiga menjadi alternatif jawaban, meminjam istilah Anthony Giddens. Selamat ulang tahun ke-50 Korpri. Rumah harapan rakyat bagi pengabdi negeri. (naz/c1)

SECARA formal, Korpri lahir di era Orde Baru. Dukungan pegawai sangat dibutuhkan oleh pemerintahan yang baru lahir. Menggalang dukungan secara alami tentu sulit. Mengatur tentu lebih mudah. Lahirnya PP 6/1970 tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri dalam Rangka Pembinaan Sistem Kepegawaian Negeri Republik Indonesia dimaksudkan sebagai desain monoloyalitas Korpri.

Belajar dari sejarah sebelumnya, pegawai sangat sulit bersatu. Di zaman penjajahan Belanda, belum ada organisasi tunggal. Masih sangat sektoral. Pada 1911 berdiri Perhimpunan Bumi Putera Pabean. Lalu, pada 1912 berdiri Persatuan Guru Hindia Belanda. Sementara pegawai di Departemen Dalam Negeri berkumpul dalam Persatuan Pegawai Binnenlandch Bestuur.

Setelah kemerdekaan, organisasi pegawai negeri berhimpun dalam kementerian lembaga masing-masing. Dalam perjalanan kemerdekaan, tidak ada larangan menjadi anggota partai politik. Tentu setiap partai yang berkuasa akan menempatkan kadernya pada posisi strategis. Ini membuat ekosistem karier pegawai menjadi tidak profesional dan kondusif.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membuat presiden memegang kendali pemerintahan dengan sedemikian besar. Menyadari peran sentral pegawai dalam mengeksekusi keputusan politik, dan untuk mencegah supaya tidak terlalu dalam diintervensi, pegawai pun dilarang berpolitik.

Perpres 2/1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat lantas diterbitkan. Berlaku untuk pemegang pangkat dan golongan tinggi yang notabene pengambil kebijakan, juga pegawai pemerintah pusat dan daerah yang digaji berdasarkan golongan F dari peraturan gaji pegawai negeri 1955.

Pendulum berganti, Orde Baru berkuasa. Partai politik dianggap biang ketidakstabilan politik. Loyalitas pegawai kepada pemerintah yang berkuasa jadi harga mati. Pegawai diharapkan hanya bekerja dan tidak berpolitik. Kotak-kotak dihilangkan. Keseragaman dikedepankan.

Permendagri 12/1969 jadi senjata pemungkas untuk melarang PNS terlibat secara aktif dalam partai politik. Permendagri ini disebut sebagai ”jimat sakti” bagi stabilitas dan kemenangan Golkar selanjutnya. Dalam sejarah enam kali pemilu selama Orde Baru, Golkar selalu menang.

PNS tentu akan loyal. Aturan yang mengikat membuat mereka menjadi sangat taat. Ditambah pemerintahan yang diciptakan memang didesain sentralistik. Keseragaman terus diciptakan. Sesuai Keppres 12/1972, pakaian sipil harian pegawai saja berseragam safari. Sampai-sampai pesuruh saja pakaiannya safari. Bajunya lebih keren dibanding tugasnya.

Baca Juga :  Tantangan Pers di Setiap Zaman

Ekosistem politik diatur sesuai tafsir penguasa. Bukan idealnya. Usai pemilu 1971, partai disederhanakan. Di pemilu 1977 hanya tiga partai: PPP, PDI, dan Golkar. Politik floating mass diterapkan. Kepengurusan partai politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat sengaja dijauhkan dari politik.

Partisipasi politik ditekan. Jargon yang diusung, stabilitas menjadi panglima. Dengan stabilitas yang terjaga, pertumbuhan ekonomi terus naik. Tak heran ”trilogi pembangunan” menjadi untaian kata yang harus dihafal di luar kepala. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan, selalu jadi kalimat sakti bagi seluruh pejabat negeri.

Hampir tidak ada kontrol terhadap penguasa. Kebenaran juga sesuai tafsir penguasa. Perbedaan pendapat adalah musuh yang harus dibasmi. Berlindung pada tafsir musyawarah yang telah ditetapkan menjadi budaya bangsa.

Korpri mencatatkan sejarah yang kurang enak di masa ini. Pemaksaan terhadap monoloyalitas menggiring Korpri berpihak terang-terangan kepada Golkar sebagai lembaga politik peserta pemilu. Jalur birokrasi yang diciptakan merupakan mesin turbo bagi kemenangan Golkar selama Orde Baru.

Reformasi membalikkan itu semua, termasuk Korpri yang kini berusia 50 tahun. Organisasi yang sedemikian besar dan strategis ini mendapat pelajaran berharga. Netralitas dan larangan berpolitik bagi anggota Korpri telah ditetapkan.

UU 43/1999 tentang Perubahan Pokok-Pokok Kepegawaian tegas melarang PNS jadi anggota partai politik. Mengacu ketentuan ini, PNS yang jadi anggota maupun pengurus parpol bakal diberhentikan. Demikian juga ketentuan perundangan yang mengatur selanjutnya.

Namun, PNS atau ASN itu merupakan pesona sekaligus seksi. Ada 4,1 juta ASN di Indonesia. Rayuan, pinangan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung parpol selalu terjadi. Tampak sekali setiap pemilu, apalagi pilkada. Sebagai elite warga negara yang terdidik, tentu harus cerdas. Sejarah mengajarkan, ongkos sosial politik yang demikian mahal harus dibayar Korpri bila berpihak.

Netralitas harus menjadi roh Korpri. Menjaga tegaknya negeri ini harus menjadi ideologi. Korpri harus berada di tengah, menyeimbangkan. Seperti neraca, yang menjaga keadilan dan kejujuran. Jalan ketiga menjadi alternatif jawaban, meminjam istilah Anthony Giddens. Selamat ulang tahun ke-50 Korpri. Rumah harapan rakyat bagi pengabdi negeri. (naz/c1)

Most Read

Artikel Terbaru

/