alexametrics
31.8 C
Madiun
Tuesday, August 16, 2022

Salah Kaprah Pendirian PT PMA

SALAH satu amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pasal UUCK menyebutkan antara lain:

1. Penyederhanaan persyarakan dasar perizinan berusaha
2. Penyederhanaan perizanan berusaha sektor dan,
3. Penyederhanaan sektor investasi

Peran konsultan hukum merupakan salah satu kunci utama dalam rangka peningkatan investasi. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing atau PT PMA wajib didirikan dengan akta notaris. Untuk itu, akta tersebut tidak boleh sembarang.

Penulis, sebagai advokat dan auditor jukum seringkali mendapati salah kaprah pendirian PT PMA. Contohnya, akta pendirian yang mana pendirinya adalah suami-istri tanpa mencantumkan adanya perjanjian kawin pemisahan harta.

Kemudian lainnya, tidak dicantumkannya Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang terbaru. Hal demikian tentu membuat kita mempertanyakan kapasitas konsultan hukum yang bersangkutan.

Pasal 7 ayat (1) UU 40/2007 tentang Peseroan Terbatas menyebutkan bahwa peseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Baca Juga :  Puasa dalam Perspektif Kesehatan

Frasa orang dalam hal ini mengacu pada subjek hukum. Yaitu orang atau person dan badan hukum atau rechperson. Sedangkan suami-istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta dianggap sebagai satu person. Karena terjadi pencampuran harta setelah perkawinan sebagaimana pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Fenomena seperti ini tidak semata-mata terjadi begitu saja. Banyak pihak melihat potensi bisnis dari pesatnya iklim investasi di Indonesia. Namun, para penyedia layanan jasa hukum tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Sehingga berakibat banyaknya produk layanan jasa hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, perlu kecermatan dalam memilih konsultan hukum bagi perusahaan, wajib yang berpengalaman dan selalu aktual terhadap perkembangan hukum terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja. (Penulis adalah Devarinta Hayyu., SH., CLA, Advokat & Auditor Hukum DEVA HAYYU Law Office)

SALAH satu amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pasal UUCK menyebutkan antara lain:

1. Penyederhanaan persyarakan dasar perizinan berusaha
2. Penyederhanaan perizanan berusaha sektor dan,
3. Penyederhanaan sektor investasi

Peran konsultan hukum merupakan salah satu kunci utama dalam rangka peningkatan investasi. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing atau PT PMA wajib didirikan dengan akta notaris. Untuk itu, akta tersebut tidak boleh sembarang.

Penulis, sebagai advokat dan auditor jukum seringkali mendapati salah kaprah pendirian PT PMA. Contohnya, akta pendirian yang mana pendirinya adalah suami-istri tanpa mencantumkan adanya perjanjian kawin pemisahan harta.

Kemudian lainnya, tidak dicantumkannya Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang terbaru. Hal demikian tentu membuat kita mempertanyakan kapasitas konsultan hukum yang bersangkutan.

Pasal 7 ayat (1) UU 40/2007 tentang Peseroan Terbatas menyebutkan bahwa peseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Baca Juga :  Kontrol Diri

Frasa orang dalam hal ini mengacu pada subjek hukum. Yaitu orang atau person dan badan hukum atau rechperson. Sedangkan suami-istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta dianggap sebagai satu person. Karena terjadi pencampuran harta setelah perkawinan sebagaimana pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Fenomena seperti ini tidak semata-mata terjadi begitu saja. Banyak pihak melihat potensi bisnis dari pesatnya iklim investasi di Indonesia. Namun, para penyedia layanan jasa hukum tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Sehingga berakibat banyaknya produk layanan jasa hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, perlu kecermatan dalam memilih konsultan hukum bagi perusahaan, wajib yang berpengalaman dan selalu aktual terhadap perkembangan hukum terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja. (Penulis adalah Devarinta Hayyu., SH., CLA, Advokat & Auditor Hukum DEVA HAYYU Law Office)

Most Read

Artikel Terbaru

/