alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Oleh Bupati Magetan Suprawoto

Sukarno-Hatta (Sekitar Proklamasi) (1)

KEKALAHAN Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat pada 1944. Kekalahan demi kekalahan membuat Jepang lebih melunak terhadap daerah jajahannya. Padahal sebelumnya mereka memperlakukan daerah jajahan dengan sangat kejam. Bahkan, aktivitas yang dulu dilarang keras justru diperbolehkan.

Awal September 1944, tersiar janji PM Kaiso bahwa Indonesia akan dimerdekakan di kemudian hari. Kabar tersebut disambut dengan sukacita. Rapat-rapat umum diadakan di Jakarta. Sukarno-Hatta sampai harus berbicara di lapangan Ikada untuk menyambut janji-janji Jepang.

Sejalan dengan pengumuman PM Kaiso, khususnya di Jawa, banyak terjadi perubahan dan kelonggaran. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan. Bendera merah putih boleh dikibarkan bersama dengan Hino-maru. Kebijakan ini tentu untuk mengambil hati agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang melawan sekutu.

Apalagi, sebelumnya sudah dibentuk PETA pada 1943. PETA merupakan tentara sukarelawan yang dibentuk pemerintah Jepang saat menguasai Indonesia periode 1942 hingga 1945. PETA berperan penting dalam menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia, meski awalnya bertugas membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya.

Bahkan, PETA menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Demi meyakinkan rakyat terhadap pentingnya PETA, Sukarno rela turun ke berbagai daerah.

Baca Juga :  Kota Lingkungan Hidup Dunia

Desember 1944, banyak tokoh nasional diangkat menjadi Sanyo pada tiap departemen. Sanyo merupakan wakil ketua departemen. Kebijakan ini dilakukan sebagai realisasi janji Jepang, bila kelak Indonesia sudah merdeka sebagai wahana latihan memimpin departemen.

Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun, BPUPKI baru diresmikan 29 April 1945 bertepatan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

BPUPKI memiliki 67 anggota, terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang dari pihak Jepang. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei-1 Juni 1945, dipimpin Dr Radjiman Wediodiningrat.

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan karena dianggap berhasil menyusun rancangan UUD. Sebagai gantinya, awal Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai. Sukarno ditunjuk sebagai pemimpin dan Hatta sebagai wakil. Anggotanya diangkat sebagai cermin mewakili Indonesia, yang terdiri sembilan orang dari Jawa dan 12 orang dari luar Jawa. (*/naz/c1)

KEKALAHAN Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat pada 1944. Kekalahan demi kekalahan membuat Jepang lebih melunak terhadap daerah jajahannya. Padahal sebelumnya mereka memperlakukan daerah jajahan dengan sangat kejam. Bahkan, aktivitas yang dulu dilarang keras justru diperbolehkan.

Awal September 1944, tersiar janji PM Kaiso bahwa Indonesia akan dimerdekakan di kemudian hari. Kabar tersebut disambut dengan sukacita. Rapat-rapat umum diadakan di Jakarta. Sukarno-Hatta sampai harus berbicara di lapangan Ikada untuk menyambut janji-janji Jepang.

Sejalan dengan pengumuman PM Kaiso, khususnya di Jawa, banyak terjadi perubahan dan kelonggaran. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan. Bendera merah putih boleh dikibarkan bersama dengan Hino-maru. Kebijakan ini tentu untuk mengambil hati agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang melawan sekutu.

Apalagi, sebelumnya sudah dibentuk PETA pada 1943. PETA merupakan tentara sukarelawan yang dibentuk pemerintah Jepang saat menguasai Indonesia periode 1942 hingga 1945. PETA berperan penting dalam menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia, meski awalnya bertugas membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya.

Bahkan, PETA menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Demi meyakinkan rakyat terhadap pentingnya PETA, Sukarno rela turun ke berbagai daerah.

Baca Juga :  Tiket KA, Tomat dan Telur Ayam Ras Dominasi Inflasi Kota Madiun Januari 2022

Desember 1944, banyak tokoh nasional diangkat menjadi Sanyo pada tiap departemen. Sanyo merupakan wakil ketua departemen. Kebijakan ini dilakukan sebagai realisasi janji Jepang, bila kelak Indonesia sudah merdeka sebagai wahana latihan memimpin departemen.

Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun, BPUPKI baru diresmikan 29 April 1945 bertepatan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

BPUPKI memiliki 67 anggota, terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang dari pihak Jepang. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei-1 Juni 1945, dipimpin Dr Radjiman Wediodiningrat.

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan karena dianggap berhasil menyusun rancangan UUD. Sebagai gantinya, awal Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai. Sukarno ditunjuk sebagai pemimpin dan Hatta sebagai wakil. Anggotanya diangkat sebagai cermin mewakili Indonesia, yang terdiri sembilan orang dari Jawa dan 12 orang dari luar Jawa. (*/naz/c1)

Most Read

Artikel Terbaru

/