alexametrics
27.9 C
Madiun
Tuesday, June 28, 2022

Efektivitas Pembangunan RTLH di Kabupaten Madiun

RUMAH (tempat tinggal) adalah salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang dan pangan, dimana tempat manusia untuk dapat berlindung, mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah tidak hanya memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya.

Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginanya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan.

Penerima bantuan rehabilitasi RTLH merupakan MBR/atau masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia yang sudah menikah.

2.Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah tidak tanah sengketa dan sesuai tata ruang wilayah

3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

4. Belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan

5. Berpenghasilan paling banyak sebesar UMR Kabupaten Madiun

6. Bersedian berswadaya .

Penerima bantuan yang sudah terdaftar dalam DTKS yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau Data base RTLH Kabupaten Madiun Tahun 2015 da atau usulan kepala desa yang dilanjutkan ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun.

Pelaksanaan dari program pembangunan RTLH Tahun 2018  sampai dengan 2021 telah berjalan dengan efektif hal ini terlihat dari ketepatan sasaran dimana yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang memiliki persyaratan RTLH dan terdaftar dalam PBDT Tahun 2015, dengan sudah mengentaskan 9.010 RTLH.Dan diharapkan untuk pelaksanaan di tahun 2022 juga dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pendahuluan

Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kebutuhan akan papa (tempat tinggal), sandang (pakaian) dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun pengetahuan masyarakat.

Rumah (tempat tinggal) adalah  salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang  dan pangan, di mana tempat manusia untuk dapat berlindung, mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah tidak hanya memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya.

Nilai strategis tersebut tersermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginanya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor ,terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat peghuninya serta asset bagi pemiliknya.Namun hinnga saat ini masih banyak ditemui rumah-rumah yang tidak memenuhi standart rumah layak huni yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Pusat kemudian menetapkan program kebijakan bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos-RTLH) sebagai upaya penanganan masalah perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Madiun telah melaksanakan program Bansos-RTLH sejak beberapa tahun lalu sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kualitas perumahan dan meyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2020 Bupati Madiun mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Madiun sebagai pedoman untuk menetapkan masyarakat calon penerima bantuan. Kriteria atau syarat rumah yag dapat ditetapkan sebagai rumah tidak layak huni dalam program tersebut eliputi kondisi rumah, letak dan status rumah serta pemilik rumah.Penerima bantuan rehabilitasi RTLH merupakan MBR/atau masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia yang sudah menikah.

2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah tidak tanah sengketa dan sesuai tata ruang wilayah

3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

4. Belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan

5. Berpenghasilan paling banyak sebesar UMR Kabupaten Madiun

6. Bersedian berswadaya

Penerima bantuan yang sudah terdaftar dalam DTKS yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau Data base RTLH Kabupaten Madiun Tahun 2015 dan atau usulan kepala desa yang dilanjutkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun. Sesuai dengan daftar nama calon penerima bantuan stimulant perumahan swadaya tahun anggaran 2022 tahap III untuk diverifikasi di 13 kecamatan di Kabupaten Madiun  sesuai tabel berikut :

No Kecamatan Jumlah RTLH
1. Mejayan 116
2. Saradan 128
3. Wungu 56
4. Kare 80
5. Gemarang 80
6. Wonoasri 103
7. Geger 87
8. Jiwan 100
9. Sawahan 208
10. Madiun 143
11. Balerejo 46
12. Pilang Kenceng 206
13. Dagangan 40
Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya {BSPS) 1.393

Di Kabupaten Madiun berdasarkan database  Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Tahun 2021 sejumlah 42.618 Rumah Tidak Layak Huni Pada tahun 2022 ini sejumlah 1.638 Rumah Tidak Layak Huni tertangani. Terbagi dalam dua (2)  kategori yakni

  1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.393 RTLH,
  2. Bansos RTLH Dana APBD sebanyak 245.

Sisa 40.980 RTLH ini dianggarkan pada tahun berikutnya, karena keterbatasan dana yang digunakan untuk program pembangunan RTLH pada tahun berikutnya.

            Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH ini Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2022.  Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

No Uraian Jumlah RTLH
1. Tahun 2018 2.269
2. Tahun 2019 3.274
3. Tahun 2021 1.553

Untuk bahan material sepenuhnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan ,sesuai dengan RAP yang diajukan warga sehingga antara warga yang satu dengan yang lainnya memperoleh bantuan material yang berbeda jenisnya tergantung pada permintaan warga sendiri.Pada tahun 2020 bila anggaran dari BSPS dan DAK maka perbandinganya kurang lebih  85% diberikan berupa material dan 15 % digunakan untuk membayar ongkos tukang. Bila sumber dana APBD perbandingannya kurang lebih 75 % diberikan berupa material dan 25% digunakan untuk membayar ongkos tukang.

Pada tahun 2021 sampai sekarang terdapat kenaikan anggaran baik sumber dana BSPS dan DAK serta APBD sebesar 33%. Hal tersebut baik untuk warga karena warga menjadi tidak terbenani.Untuk waktu pelaksanaan pembangunanrehabilitasi ini memerlukan waktu 2-3 minggu .Untuk laporan pelaksanaan bantuan RTLH ini bila sumber dana dari BSPS dibantu tenaga fasilisator lapangan yang di rekrut oleh balai prasarana permukiman wilayah Jawa Timur .Sedangkan bila sumber dana DAK dan APBD direkrut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun.

Kerangka Pemikiran Teoritis

  • Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye merupakan segala sesuatu yang dikerjakan Pemerintah,mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yng dikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yag berhubugan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Fredrich kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam kelompok atau Pemerintah dalamsuatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan ) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dari ketiga pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain seperti aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakannya dalam batas kewenangan masing-masing’

  • Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi dicapainya suatu kegiatan.Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Program adalah proyek proyek yang saling berhubungan dan sudah didesain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integraf untuk mencapai sasaran kebujakan secara keseluruhan. Menurut Jones beberapa beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk  mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai program atau tidak yakni sebagai berikut :

  1. Program cenderung membutuhkan staf , misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri , program kadang biasanya juga diidentifikasikan memalului anggaran

3. Program memiliki identitas sendiri,yang bila berjalan sevara efektif dpat diakui oleh publik.

  • Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupaka tahapan yang dapat dikatakan paling berat, karena hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program terdapat proses yang kompleks dan panjang, terlebih lagi masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam perencanaan konsep terkadang muncul ketika proses pelaksanaan kebijakan. Selain itu, salam pelaksanaan seringkali muncul ancaman atau kekwatiran akan kosistensi atas pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga :  Asesmen Akhirat

Menurut Meter dan Hom implementasi kebijakan adalahtindakan–tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok–kelompok Pemerintah atau Swasta yag diarahkan pada tercapaiya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Nugroho,2006:141 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebujakan dapat mencapai tujuannya.Tidak lebih dan tidak kurang.Untuk mengimplementasikan kebijakan public ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsing mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate (turunan dari kebijakan publik tersebut).

  • Evaluasi Program

Secara umum Evaliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian.Menurut Arikunto ,evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukng tercapainya tujuan. Menurut Suchman dalam Arikunto dan Jabar memandang bahwa evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa keiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan .

  • Efektifitas Program

Efektifitas menurut Mahmudi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai , dimana efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Sedangkan efektifitas menurut Peter F.Ducker yag dikutip Moenir adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat sasaran. Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut :

  1. Ketepatan sasaran program. Sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
  2. Sosialisasi program .Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaiakan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
  3. Tujuan Program. Sejauhmana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang yang telah ditetapkan sebelumnya.
  4. Pemantauan program. Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
    • Konsep Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Program Bansos-RTLH dapat diartikan sebagai proses mengembalikan keberfungsian social fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagaian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengembalikan keberfungsian social dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir, miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan social masyarakat.

Dalam memberikan bantuan program tersebut tidak semua msyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menetapkan syarat-syarat dan atau kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi bagian atap,lantai, dan dinding rumah. Disamping itu pemerintah juga menetapkan syarat untuk calon penerima bantuan Program Bansos-RTLH dimana calon penerima harus memnuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan tersebut. Setelah calon penerima bantuan terbukti memenuhi syarat tersebut diatas

Metode Penelitian

 Berdasarkan permasalahan yang dibahas dan tujuan yang hendak dicapai , maka desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (Mix Method).Peneliti mengambil wilayah penelitian di Kabupaten Madiun.Obyek penelitian adalah tingkat efektifitas pembangunan RTLH di Kabupaten Madiun.Subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun.Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian melalui data primer dan data sekunder.Ada 25 sampel yang digunakan untuk penelitian .Untuk mengetahui apakah hasil dari efektifitas pelaksanaan program tersebut maka ditentukan interval kelas sebagai penukuran yaitu

I=NT-NR
         K

I= 4-1  == 0,75

      4       4

  1. Nilai 1 sampai dengan 1,75 artinya program tersebut tidak efektif
  2. Nilai > 1,75 sampai dengan 2,5 artinya program tersebut kurang efektif
  3. Nilai > 2,5 samapi dengan 3,25 artinya program tersebut efektif dan
  4. Nilai > 3,25 samapi dengan 4 artinya program tersebut sangat efektif.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pembangunan RTLH di Kabupaten Madiun yang menyasar pada rehabilitasi rumah  tidak layak huni ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang mana pelaksanaannya diserahkan pada kelompok masyarakat sebagai pelaksana lapangan. Dengan surveyor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun . Tahun 2022 Sumber  Dana yang digunakan adalah dana APBD dan Bansos-RTLH. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengqn 2021 ada yang sumber dananya dari DAK, sesuai dengan tabel berikut

No Uraian Jumlah RTLH
1 Tahun 2018

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 1.640

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   227

Bansos RTLH Dana APBD                                =   402

2.269
2 Tahun 2019

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 2.347

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   173

Bansos RTLH Dana APBD                                =   754

3.274
3 Tahun 2020

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 1.307

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   207

Bansos RTLH Dana APBD                                =   400

1.914
4 Tahun 2021

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 1.332

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   109

Bansos RTLH Dana APBD                                =   112

1.553

Efektifitas Pelaksanaan Program

Setelah dilakukan analisi terhadap indikator efektifitas pelaksanaan program bantuan social rumah tidak layak huni yang meliputi sosialisasi program, pemahaman program, ketepatan sasaran , dan tujuan program , perunahan nyata  dan pemantauan program . Berikut rekapitulasi nilai efektifitas untuk masing –masing indikator tersebut :

Uraian mengukur efektifitas pembangunan RTLH tahun 2018-2021 di kabupaten Madiun dengan menggunakan lima indiktor meliputi :

1.Sosialisasi dan pemahaman program

Sosialisasi merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu program dalam pencapaian tujuannya.Sosialisasi program harus dilaksanakan agar semua informasi dapat tersampaikan daan terserap dengan baik sehingga masyarakat penerima manfaat ada khususnya dapat memahami dengan jelas mengenai tujuan makna dan tujuan program tersebut.

No Uraian Ada Tidak
1 Sosialisasi program yang didapat
2 Sosialisasi pemahaman setelah mendapatkan informasi
3 Sosialisasi jenis bantuan
4 Sosialisasi tahapan penerimaan bantuan

2.Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program ini dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah masyarakat merasa puas dengan program ini?
2 Apakah pelaksanaan propram sesuai jadwal?
3 Apakah ada keterlambatan pelaksanaan program ini?

3.Tujuan Program

   Untuk mengetahui apakah sudah tercapai tujuan program tersebut kepada masyarakat penerima bantuan RTLH .

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah pemberian program ini sesuai harapan masyarakat?
2 Apakah pembangunan RTLH sesuai waktunya?
3 Apakah penerima program ini sesuai kriteria RTLH?

4.Perubahan Nyata

Untuk mengetahui seberapa besar perubahan nyata setelah dilaksanakan program ini terhadap masyarakat penerima bantuan.

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah setelah mendapat bantuan rumah berubah?
2 Apakah  kondisi rumah sudah ada fentilasi setelah mendapat bantuan?
3 Apakah bisa ditempati setelah mendapat bantuan ?

5.Pemantauan Program

   Pemantauan ini untuk mengetahui  pelaksanaan dalam melakukan pendampingan selama pelaksanaan program ini berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pembangunan RTLH.

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah dalam pelaksanaan program ada pendampingan?
2 Apakah dalam pelaksanaan program ada pengawasa?
3 Apakah dalam pelaksanaan program ada perencanaan?

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelaksanaan dari program pembangunan RTLH Tahun 2018  sampai dengan 2021 telah berjalan dengan efektif hal ini terlihat dari ketepatan sasaran dimana yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang memiliki persyaratan RTLH dan terdaftar dalam PBDT Tahun 2015, dengan sudah mengentaskan 9.010 RTLH.Dan diharapkan untuk pelaksanaan di tahun 2022 juga dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Saran

Saran untuk pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

  1. Petugas yang bertanggung jawab memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi program
  2. Sosialisasi sebaiknya diberikan kepada masyarakat luas dan bukan hanya kepada masyarakat calon penerima bantuan saja. Bik di tingkat Desa ataupun kelurahan, bahkan bila memungkinkan di tingkat RT/RW.
  3. Pelaksana program lebih meningkatkan pemberian bantuan yaitu dengan mancarikan tukang bangunan yang sudah terampil untuk membangun rumah warga dan material yang tersisa tidak diambil kembali dengan tujuan sebagai pemacu penerima bantuan agar nantinyadapat memperbaiki rumahnya kemabli jika telah memiliki dana yang cukup.
  4. Agar Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan perbaikan pada bagian atap,lantai dan dinding saja , namun perlu juga diberikan bantuan berupa pembuatan jamban pada rumah yang belum memilikiya.
  5. Agar Pemerintah dan aparat pelaksana ikut serta memantau pelaksanaan rehab rumah warga tersebut untuk meghindari terjadiya kesalahan yang bisa saja terjadi selama pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

  1. Agustino,2008 Dasar-Dasar Kebijakan Publik,Bandung

2. Arikunto, Suharsimi,2010 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Jakarta

3. Moenir, 2006 Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia ,Jakarta, Bumi Aksara

4. Nugroho, 2006 Kebijkan Publik untuk Negara-Negara Berkembang ,Jakarta PT.Elex Media Komputindo

5. Sumber Data dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun.

Kami sampaikan terimakasih atas bantuan dan dukungannya kepada
1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun

2.Keluarga kami atas dukungannya dan supportnya, dan

3.Seluruh rekan rekan yang telah membantu penulisan ini.

(Disusun oleh Siti Wuryani, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta Angkatan 31 tahun 2022)

RUMAH (tempat tinggal) adalah salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang dan pangan, dimana tempat manusia untuk dapat berlindung, mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah tidak hanya memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya.

Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginanya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan.

Penerima bantuan rehabilitasi RTLH merupakan MBR/atau masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia yang sudah menikah.

2.Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah tidak tanah sengketa dan sesuai tata ruang wilayah

3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

4. Belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan

5. Berpenghasilan paling banyak sebesar UMR Kabupaten Madiun

6. Bersedian berswadaya .

Penerima bantuan yang sudah terdaftar dalam DTKS yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau Data base RTLH Kabupaten Madiun Tahun 2015 da atau usulan kepala desa yang dilanjutkan ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun.

Pelaksanaan dari program pembangunan RTLH Tahun 2018  sampai dengan 2021 telah berjalan dengan efektif hal ini terlihat dari ketepatan sasaran dimana yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang memiliki persyaratan RTLH dan terdaftar dalam PBDT Tahun 2015, dengan sudah mengentaskan 9.010 RTLH.Dan diharapkan untuk pelaksanaan di tahun 2022 juga dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pendahuluan

Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kebutuhan akan papa (tempat tinggal), sandang (pakaian) dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun pengetahuan masyarakat.

Rumah (tempat tinggal) adalah  salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang  dan pangan, di mana tempat manusia untuk dapat berlindung, mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah tidak hanya memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya.

Nilai strategis tersebut tersermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginanya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor ,terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat peghuninya serta asset bagi pemiliknya.Namun hinnga saat ini masih banyak ditemui rumah-rumah yang tidak memenuhi standart rumah layak huni yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Pusat kemudian menetapkan program kebijakan bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos-RTLH) sebagai upaya penanganan masalah perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Madiun telah melaksanakan program Bansos-RTLH sejak beberapa tahun lalu sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kualitas perumahan dan meyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2020 Bupati Madiun mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Madiun sebagai pedoman untuk menetapkan masyarakat calon penerima bantuan. Kriteria atau syarat rumah yag dapat ditetapkan sebagai rumah tidak layak huni dalam program tersebut eliputi kondisi rumah, letak dan status rumah serta pemilik rumah.Penerima bantuan rehabilitasi RTLH merupakan MBR/atau masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia yang sudah menikah.

2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah tidak tanah sengketa dan sesuai tata ruang wilayah

3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

4. Belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan

5. Berpenghasilan paling banyak sebesar UMR Kabupaten Madiun

6. Bersedian berswadaya

Penerima bantuan yang sudah terdaftar dalam DTKS yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau Data base RTLH Kabupaten Madiun Tahun 2015 dan atau usulan kepala desa yang dilanjutkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun. Sesuai dengan daftar nama calon penerima bantuan stimulant perumahan swadaya tahun anggaran 2022 tahap III untuk diverifikasi di 13 kecamatan di Kabupaten Madiun  sesuai tabel berikut :

No Kecamatan Jumlah RTLH
1. Mejayan 116
2. Saradan 128
3. Wungu 56
4. Kare 80
5. Gemarang 80
6. Wonoasri 103
7. Geger 87
8. Jiwan 100
9. Sawahan 208
10. Madiun 143
11. Balerejo 46
12. Pilang Kenceng 206
13. Dagangan 40
Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya {BSPS) 1.393

Di Kabupaten Madiun berdasarkan database  Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Tahun 2021 sejumlah 42.618 Rumah Tidak Layak Huni Pada tahun 2022 ini sejumlah 1.638 Rumah Tidak Layak Huni tertangani. Terbagi dalam dua (2)  kategori yakni

  1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.393 RTLH,
  2. Bansos RTLH Dana APBD sebanyak 245.

Sisa 40.980 RTLH ini dianggarkan pada tahun berikutnya, karena keterbatasan dana yang digunakan untuk program pembangunan RTLH pada tahun berikutnya.

            Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH ini Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2022.  Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

No Uraian Jumlah RTLH
1. Tahun 2018 2.269
2. Tahun 2019 3.274
3. Tahun 2021 1.553

Untuk bahan material sepenuhnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan ,sesuai dengan RAP yang diajukan warga sehingga antara warga yang satu dengan yang lainnya memperoleh bantuan material yang berbeda jenisnya tergantung pada permintaan warga sendiri.Pada tahun 2020 bila anggaran dari BSPS dan DAK maka perbandinganya kurang lebih  85% diberikan berupa material dan 15 % digunakan untuk membayar ongkos tukang. Bila sumber dana APBD perbandingannya kurang lebih 75 % diberikan berupa material dan 25% digunakan untuk membayar ongkos tukang.

Pada tahun 2021 sampai sekarang terdapat kenaikan anggaran baik sumber dana BSPS dan DAK serta APBD sebesar 33%. Hal tersebut baik untuk warga karena warga menjadi tidak terbenani.Untuk waktu pelaksanaan pembangunanrehabilitasi ini memerlukan waktu 2-3 minggu .Untuk laporan pelaksanaan bantuan RTLH ini bila sumber dana dari BSPS dibantu tenaga fasilisator lapangan yang di rekrut oleh balai prasarana permukiman wilayah Jawa Timur .Sedangkan bila sumber dana DAK dan APBD direkrut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun.

Kerangka Pemikiran Teoritis

  • Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye merupakan segala sesuatu yang dikerjakan Pemerintah,mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yng dikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yag berhubugan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Fredrich kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam kelompok atau Pemerintah dalamsuatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan ) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dari ketiga pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain seperti aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakannya dalam batas kewenangan masing-masing’

  • Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi dicapainya suatu kegiatan.Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Program adalah proyek proyek yang saling berhubungan dan sudah didesain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integraf untuk mencapai sasaran kebujakan secara keseluruhan. Menurut Jones beberapa beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk  mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai program atau tidak yakni sebagai berikut :

  1. Program cenderung membutuhkan staf , misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri , program kadang biasanya juga diidentifikasikan memalului anggaran

3. Program memiliki identitas sendiri,yang bila berjalan sevara efektif dpat diakui oleh publik.

  • Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupaka tahapan yang dapat dikatakan paling berat, karena hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program terdapat proses yang kompleks dan panjang, terlebih lagi masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam perencanaan konsep terkadang muncul ketika proses pelaksanaan kebijakan. Selain itu, salam pelaksanaan seringkali muncul ancaman atau kekwatiran akan kosistensi atas pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga :  Semakin Intim di Sumber Kencono (Tujuh Hari Lord Didi)

Menurut Meter dan Hom implementasi kebijakan adalahtindakan–tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok–kelompok Pemerintah atau Swasta yag diarahkan pada tercapaiya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Nugroho,2006:141 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebujakan dapat mencapai tujuannya.Tidak lebih dan tidak kurang.Untuk mengimplementasikan kebijakan public ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsing mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate (turunan dari kebijakan publik tersebut).

  • Evaluasi Program

Secara umum Evaliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian.Menurut Arikunto ,evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukng tercapainya tujuan. Menurut Suchman dalam Arikunto dan Jabar memandang bahwa evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa keiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan .

  • Efektifitas Program

Efektifitas menurut Mahmudi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai , dimana efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Sedangkan efektifitas menurut Peter F.Ducker yag dikutip Moenir adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat sasaran. Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut :

  1. Ketepatan sasaran program. Sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
  2. Sosialisasi program .Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaiakan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
  3. Tujuan Program. Sejauhmana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang yang telah ditetapkan sebelumnya.
  4. Pemantauan program. Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
    • Konsep Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Program Bansos-RTLH dapat diartikan sebagai proses mengembalikan keberfungsian social fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagaian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengembalikan keberfungsian social dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir, miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan social masyarakat.

Dalam memberikan bantuan program tersebut tidak semua msyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menetapkan syarat-syarat dan atau kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi bagian atap,lantai, dan dinding rumah. Disamping itu pemerintah juga menetapkan syarat untuk calon penerima bantuan Program Bansos-RTLH dimana calon penerima harus memnuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan tersebut. Setelah calon penerima bantuan terbukti memenuhi syarat tersebut diatas

Metode Penelitian

 Berdasarkan permasalahan yang dibahas dan tujuan yang hendak dicapai , maka desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (Mix Method).Peneliti mengambil wilayah penelitian di Kabupaten Madiun.Obyek penelitian adalah tingkat efektifitas pembangunan RTLH di Kabupaten Madiun.Subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun.Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian melalui data primer dan data sekunder.Ada 25 sampel yang digunakan untuk penelitian .Untuk mengetahui apakah hasil dari efektifitas pelaksanaan program tersebut maka ditentukan interval kelas sebagai penukuran yaitu

I=NT-NR
         K

I= 4-1  == 0,75

      4       4

  1. Nilai 1 sampai dengan 1,75 artinya program tersebut tidak efektif
  2. Nilai > 1,75 sampai dengan 2,5 artinya program tersebut kurang efektif
  3. Nilai > 2,5 samapi dengan 3,25 artinya program tersebut efektif dan
  4. Nilai > 3,25 samapi dengan 4 artinya program tersebut sangat efektif.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pembangunan RTLH di Kabupaten Madiun yang menyasar pada rehabilitasi rumah  tidak layak huni ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang mana pelaksanaannya diserahkan pada kelompok masyarakat sebagai pelaksana lapangan. Dengan surveyor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun . Tahun 2022 Sumber  Dana yang digunakan adalah dana APBD dan Bansos-RTLH. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengqn 2021 ada yang sumber dananya dari DAK, sesuai dengan tabel berikut

No Uraian Jumlah RTLH
1 Tahun 2018

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 1.640

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   227

Bansos RTLH Dana APBD                                =   402

2.269
2 Tahun 2019

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 2.347

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   173

Bansos RTLH Dana APBD                                =   754

3.274
3 Tahun 2020

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 1.307

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   207

Bansos RTLH Dana APBD                                =   400

1.914
4 Tahun 2021

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)= 1.332

Dana Alokasi Khusus (DAK )                            =   109

Bansos RTLH Dana APBD                                =   112

1.553

Efektifitas Pelaksanaan Program

Setelah dilakukan analisi terhadap indikator efektifitas pelaksanaan program bantuan social rumah tidak layak huni yang meliputi sosialisasi program, pemahaman program, ketepatan sasaran , dan tujuan program , perunahan nyata  dan pemantauan program . Berikut rekapitulasi nilai efektifitas untuk masing –masing indikator tersebut :

Uraian mengukur efektifitas pembangunan RTLH tahun 2018-2021 di kabupaten Madiun dengan menggunakan lima indiktor meliputi :

1.Sosialisasi dan pemahaman program

Sosialisasi merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu program dalam pencapaian tujuannya.Sosialisasi program harus dilaksanakan agar semua informasi dapat tersampaikan daan terserap dengan baik sehingga masyarakat penerima manfaat ada khususnya dapat memahami dengan jelas mengenai tujuan makna dan tujuan program tersebut.

No Uraian Ada Tidak
1 Sosialisasi program yang didapat
2 Sosialisasi pemahaman setelah mendapatkan informasi
3 Sosialisasi jenis bantuan
4 Sosialisasi tahapan penerimaan bantuan

2.Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program ini dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah masyarakat merasa puas dengan program ini?
2 Apakah pelaksanaan propram sesuai jadwal?
3 Apakah ada keterlambatan pelaksanaan program ini?

3.Tujuan Program

   Untuk mengetahui apakah sudah tercapai tujuan program tersebut kepada masyarakat penerima bantuan RTLH .

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah pemberian program ini sesuai harapan masyarakat?
2 Apakah pembangunan RTLH sesuai waktunya?
3 Apakah penerima program ini sesuai kriteria RTLH?

4.Perubahan Nyata

Untuk mengetahui seberapa besar perubahan nyata setelah dilaksanakan program ini terhadap masyarakat penerima bantuan.

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah setelah mendapat bantuan rumah berubah?
2 Apakah  kondisi rumah sudah ada fentilasi setelah mendapat bantuan?
3 Apakah bisa ditempati setelah mendapat bantuan ?

5.Pemantauan Program

   Pemantauan ini untuk mengetahui  pelaksanaan dalam melakukan pendampingan selama pelaksanaan program ini berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pembangunan RTLH.

No Uraian Ya Tidak
1 Apakah dalam pelaksanaan program ada pendampingan?
2 Apakah dalam pelaksanaan program ada pengawasa?
3 Apakah dalam pelaksanaan program ada perencanaan?

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelaksanaan dari program pembangunan RTLH Tahun 2018  sampai dengan 2021 telah berjalan dengan efektif hal ini terlihat dari ketepatan sasaran dimana yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang memiliki persyaratan RTLH dan terdaftar dalam PBDT Tahun 2015, dengan sudah mengentaskan 9.010 RTLH.Dan diharapkan untuk pelaksanaan di tahun 2022 juga dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Saran

Saran untuk pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

  1. Petugas yang bertanggung jawab memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi program
  2. Sosialisasi sebaiknya diberikan kepada masyarakat luas dan bukan hanya kepada masyarakat calon penerima bantuan saja. Bik di tingkat Desa ataupun kelurahan, bahkan bila memungkinkan di tingkat RT/RW.
  3. Pelaksana program lebih meningkatkan pemberian bantuan yaitu dengan mancarikan tukang bangunan yang sudah terampil untuk membangun rumah warga dan material yang tersisa tidak diambil kembali dengan tujuan sebagai pemacu penerima bantuan agar nantinyadapat memperbaiki rumahnya kemabli jika telah memiliki dana yang cukup.
  4. Agar Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan perbaikan pada bagian atap,lantai dan dinding saja , namun perlu juga diberikan bantuan berupa pembuatan jamban pada rumah yang belum memilikiya.
  5. Agar Pemerintah dan aparat pelaksana ikut serta memantau pelaksanaan rehab rumah warga tersebut untuk meghindari terjadiya kesalahan yang bisa saja terjadi selama pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

  1. Agustino,2008 Dasar-Dasar Kebijakan Publik,Bandung

2. Arikunto, Suharsimi,2010 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Jakarta

3. Moenir, 2006 Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia ,Jakarta, Bumi Aksara

4. Nugroho, 2006 Kebijkan Publik untuk Negara-Negara Berkembang ,Jakarta PT.Elex Media Komputindo

5. Sumber Data dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun.

Kami sampaikan terimakasih atas bantuan dan dukungannya kepada
1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun

2.Keluarga kami atas dukungannya dan supportnya, dan

3.Seluruh rekan rekan yang telah membantu penulisan ini.

(Disusun oleh Siti Wuryani, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta Angkatan 31 tahun 2022)

Most Read

Artikel Terbaru

/