
PADA waktu Gus Dur dilantik sebagai Presiden, ada dua departemen yang kemudian tidak masuk kabinet (dibubarkan) Gus Dur, yaitu Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos). Salah satu alasan Gus Dur membubarkan Deppen, selama ini Deppen dianggap membelenggu kebebasan. Dan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka informasi dan komunikasi diserahkan saja pada masyarakat.
Demikian juga Depsos, dianggap selama ini oleh Gus Dur sebagai tempat KKN yang sulit disembuhkan. Oleh sebab itu satu-satunya jalan ya dibubarkan saja. Namun dampak pembubaran kedua departemen itu tak terbayangkan sebelumnya. Utamanya tugas pokok dan fungsi yang selama ini belum disiapkan lembaganya seiapa yang mengambil alih. Demikian juga pejabat serta karyawan kedua departemen tersebut mulai dari pusat sampai daerah yang tidak pernah diantisipasi.
Bayangkan, pemerintah yang baru saja mengalami dan harus memecahkan masalah krisis politik, krisis sosial disertai krisis ekonomi yang demikian parah harus juga menghadapi persoalan adminitrasi kelembagaan dan kepegawaian secara bersamaan. Tentu masalahnya semakin bertambah.
Saya termasuk yang mengalami dan merasakan. Ketika Gus Dur membubarkan Deppen, saya sebagai kepala bidang Kanwil Deppen Provinsi Jawa Timur. Selama dua tahun puluhan ribu posisi karyawan baik Deppen dan Depsos menjadi tidak jelas. Sedang tugas dan fungsi dari departemen tersebut tidak jelas diserahkan kepada siapa.
Kebijakan yang diambil kemudian membentuk lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi departemen yang dibubarkan menjadi tidak efektif, karena perlu waktu lama untuk menata kembali. Pada akhirnya, mengganggu kinerja pemerintah.
Ditambah lagi, undang-undang pemerintahan daerah waktu itu memeberikan kewenangan yang demikian luas kepada daerah. Baik kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Selain kewenangan mengatur rumah tangga sendiri juga kebebasan untuk membentuk kelembagaan dinas di daerah.
Di pusat tidak ada pengaturan, baik nomenklatur maupun jumlahnya, demikian juga di daerah. Namanyanya bervariasi. Hal ini membawa tidak adanya sinergi program.
Tuntutan reformasi salah satunya adalah reformasi birokrasi yang ramping dan lincah. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, setiap pemerintahan yang berkuasa ada kecenderungan untuk memperbanyak jumlah kementerian, karena adanya koalisi pemerintah yang berkuasa dengan koalisi banyak partai diharapkan pemerintahan menjadi stabil. Tentu ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi.
Belajar dari situ, agar setiap pemerintah yang berkuasa tidak dengan mudah membentuk dan membubarkan kementerian, dan juga kecenderungan memperbanyak kementerian akibat dari koalisi yang dijalankan pemerintah yang berkuasa makan dibuatlah undang-undang yang mengatur bentuk, dan jumlah kementerian negara.
Undang-undang ini disahkan pada tanggal 6 November 2008 dengan nama UU No: 39 tentang Kementerian Negara. Dalam undang-undang ini diatur, bahwa dalam membentuk kementerian negara ada dasarnya.
Pertama, kementerian negara tersebut dibentuk karena nomenklaturnya tegas dinyatakan dalam UUD 1945. Sebagai contoh kementerian keuangan, luar negeri, dalam negeri, pertahanan dsb.
Kedua, kementerian negara yang dibentuk karena ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Sebagai contoh, kementerian komunikasi dan informasi yang disebut sesuai pasal 38F, koperasi dsb.
Ketiga, kementerian negara yang dibentuk untuk penajaman, koordinasi dan sinkronisasi tugas serta program pemerintah, sebagai contoh kementerian pemuda dan olahraga, kementerian desa dan daerah tertinggal dsb.
Dengan demikian, setiap pemerintahan tidak dengan seenaknya membentuk kementerian dengan neomenklatur seenaknya. Demikian juga dinas derah, harus juga senafas dengan ketentuan di pusat. Dengan demikian, ada kesinambungan dan sinergi program dari pusat sampai ke daerah dengan adanya nomenklatur yang senafas.
Demikian juga jumlah kementerian juga dibatasi. Sesuai pasal 15, jumlah kementerian maksimal 34. Sehingga setiap pemerintah yang berkuasa, selain namanya (nomenklaturnya diatur) jumlahnya juga dibatasi maksimal 34.
Namun pemerintah tidak kurang akal, pembatasan pembentukan kementerian kemudian dicari cara dengan menambah jumlah badan setingkat menteri. Namun kalau dilihat dari kewenangan, sebuah badan yang dibentuk kewenangan tidak sebesar kementerian.
Nah, saat ini UU No: 39 tahun 2008 telah diubah dan telah disetujui oleh DPR. Utamanya dalam pasal 15, diubah pamerintah tidak lagi dibatasi dalam membentuk kementerian. Artinya, pemerintah diberikan kebebasan berapa pun juga jumlah kementerian yang akan dibentuk.
Tentu perubahan ini, menurut hemat saya semangat perubahan ini lebih untuk mengakomodasi jumlah partai koalisi yang semakin banyak. Nampaknya 34 jumlah kementerian dirasa kurang. Sedang saat ini juga dimungkinkan diangkat wakil menteri, yang dulunya wakil menteri itu adalah jabatan karier artinya harus dari ASN dan juga telah dirubah bisa bukan dari ASN.
Kalau pemerintah yang berkuasa tidak bijak, kesempatan untuk membentuk kementerian tanpa batasan ini, bisa jadi justru kontra produktif, baik saat ini maupun bagi pemerintahan yang menggantikan kelak. Memang cara kita menyelesaikan masalah selalu baru dalam taraf membubarkan atau membentuk lembaga baru, walupun cara itu terbukti justru hasilnya sebaliknya. (*)



